Andreas Hugo Pareira

4 artikel dengan tag ini

Menteri Imipas Harus Tindak Tegas Kalapas Cibinong, Buntut Fasilitas Mirip Apartemen

Politik dan Keamanan24 September 2026

Menteri Imipas Harus Tindak Tegas Kalapas Cibinong, Buntut Fasilitas Mirip Apartemen

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menindak tegas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Hal ini menyusul adanya fasilitas seperti apartemen yang diduga disediakan untuk warga binaan.

24 September 2026

Komisi XIII Soroti Stigma yang Hambat Mantan Warga Binaan Cari Kerja

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Soroti Stigma yang Hambat Mantan Warga Binaan Cari Kerja

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidananya dan kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan harus diikuti dengan upaya memastikan warga binaan dapat diterima masyarakat dan memperoleh kesempatan bekerja sesuai keterampilan yang dimilikinya.

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor kemaritiman.

Imigrasi Bandung Harus Jadi Benteng Pencegah TPPO di Jawa Barat

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Imigrasi Bandung Harus Jadi Benteng Pencegah TPPO di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di kawasan tersebut. Pengawasan ekstra ketat ini dinilai penting demi mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat.