//
Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan saat mengikuti kunjungan kerja spesifik komisi XIII di Karawang, Provinsi Jawa Barat.|Foto: Ulfi/ Arifman
PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menekankan pentingnya akurasi data dan pengawasan ketat terhadap penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hal ini dinilai krusial guna mencegah kebocoran ekonomi negara dan meminimalisir kecemburuan sosial akibat tergerusnya peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Ia juga mengakui bahwa Karawang merupakan wilayah strategis dengan daya tarik investasi yang sangat luar biasa. Keberadaan 13 kawasan industri besar yang mencakup sektor-sektor strategis seperti pabrik baja dan elektronik, secara otomatis menarik gelombang kedatangan TKA dalam jumlah masif.
"Dari data masif yang disampaikan kepala UPT tadi, kita memerlukan penajaman secara teknis. Berapa sebenarnya jumlah riil pekerja asing di 13 kawasan industri tersebut, apa saja jabatan mereka di perusahaan Dan yang paling krusial, apakah jenis visa yang mereka kantongi sudah benar-benar visa kerja Ini yang harus dicek secara berkala melalui kolaborasi aktif dengan pihak perusahaan," ujar Maruli kepada Parlementaria di Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kamis, (21/05/2026).
Potensi Penyalahgunaan Visa Kunjungan untuk Bekerja
Politisi Dapil Sumatera Utara I, ini mendorong adanya rekonsiliasi data atau sinkronisasi data secara berkala antara Kantor Imigrasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Menurutnya, ketidaksesuaian data antar-instansi ini patut menjadi indikasi awal adanya pelanggaran hukum keimigrasian.
"Jika data di Imigrasi dan Disnaker berbeda, maka patut diduga ada TKA yang menyusup dan bekerja tanpa prosedur yang sah. Sangat mungkin mereka masuk menggunakan visa kunjungan, tetapi setibanya di sini dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk dipekerjakan. Ini jelas bermasalah dan merugikan perekonomian nasional kita," tegasnya.
Maruli mengingatkan bahwa praktik ilegal tersebut bertentangan dengan visi Presiden RI yang menargetkan penguatan kerangka ekonomi demi kesejahteraan masyarakat luas, sebagaimana disampaikan dalam pidato kenegaraan di Rapat Paripurna DPR RI.
Cegah Kecemburuan Sosial, Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Lebih lanjut, Maruli memperingatkan instansi terkait agar tidak membiarkan TKA memonopoli jabatan-jabatan yang sebenarnya bisa diisi oleh sumber daya manusia dalam negeri. Ia menilai Indonesia memiliki banyak tenaga kerja lokal profesional dan berpendidikan tinggi, namun seringkali terkendala oleh sempitnya lapangan pekerjaan.
"Jangan sampai timbul kecemburuan sosial di masyarakat. Padahal tenaga kerja lokal kita sangat potensial dan produktif. Kita harus memikirkan masa depan mereka dan fokus mengurangi angka pengangguran," jelasnya.
Legislator Fraksi Golkar, minta Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Imigrasi dan Disnaker untuk duduk bersama melakukan evaluasi total terhadap keberadaan ekspatriat di seluruh sektor industri Karawang.
"Mari kita lihat dan bela nasib warga kita sendiri. Saya meminta pemerintah setempat melakukan evaluasi kembali secara menyeluruh terhadap TKA yang bekerja. Jika suatu posisi atau jabatan mampu dikerjakan dengan baik bahkan mungkin lebih baik oleh tenaga lokal kita, maka mutlak buat kita untuk memprioritaskan warga negara sendiri," pungkasnya. (upi/aha)
