Prolegnas

21 artikel dengan tag ini

Baleg Buka Peluang Revisi UU DKJ Masuk Prioritas Prolegnas 2027

Politik dan Keamanan3 Oktober 2026

Baleg Buka Peluang Revisi UU DKJ Masuk Prioritas Prolegnas 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang usulan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi salah satu RUU Prioritas Prolegnas 2027. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi DPRD DKI Jakarta terkait penyesuaian sejumlah ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Jakarta.

3 Oktober 2026

Aspek Kualitas Harus Jadi Syarat Utama Pembahasan RUU, Jangan Terus-Menerus Mudah Digugat ke MK

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Aspek Kualitas Harus Jadi Syarat Utama Pembahasan RUU, Jangan Terus-Menerus Mudah Digugat ke MK

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jazuli Juwaini menyatakan agar target kuantitas dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak mengorbankan kualitas produk hukum. Aturan yang disusun dengan tergesa-gesa, tambahnya, sangat rentan digugat atau diajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

Baleg Serap Masukan Prolegnas Prioritas 2027, Perubahan Status Jakarta hingga Pengurangan Jumlah Anggota DPRD

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Serap Masukan Prolegnas Prioritas 2027, Perubahan Status Jakarta hingga Pengurangan Jumlah Anggota DPRD

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi menyerap masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027. Salah satu aspek serap masukan di provinsi ini adalah terkait kepentingan daerah, khususnya penyesuaian aturan pasca-perubahan status Jakarta. Karena itu, serap masukan ini menjadi menjadi bahan pertimbangan penting lebih lanjut di tingkat Baleg DPR RI terkait kebutuhan regulasi daerah maupun nasional.

Serap Masukan Penyusunan Prolegnas Prioritas 2027 ke Banten, Baleg Tegaskan Bukan Formalitas

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan Penyusunan Prolegnas Prioritas 2027 ke Banten, Baleg Tegaskan Bukan Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan tahapan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027 tidak boleh sebatas formalitas belaka. Oleh sebab itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI turun langsung ke beberapa daerah, termasuk ke Provinsi Banten, dalam rangka untuk menjaring aspirasi dari Pemerintah setempat serta akademisi.

Baleg Optimistis Capai Lebih 70 Persen Penyelesaian Target RUU Prolegnas Prioritas 2026

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Optimistis Capai Lebih 70 Persen Penyelesaian Target RUU Prolegnas Prioritas 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI optimistis mampu mengejar target penyelesaian capaian 60-70 persen Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya Baleg mempercepat penyelesaian agenda legislasi sepanjang tahun ini.

Baleg Target Rampungkan Beberapa RUU di Sisa Masa Sidang Tahun Ini

Politik dan Keamanan14 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Target Rampungkan Beberapa RUU di Sisa Masa Sidang Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Presiden RI, terhadap kinerja legislasi yang telah diselesaikan oleh dewan.

14 Agustus 2026

Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mendorong penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan konsep bill cost estimation atau estimasi biaya pembentukan undang-undang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap proses legislasi berjalan secara terencana, efisien, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas.

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyatakan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi berpendapat 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan telah memenuhi aspek teknis, substansi, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga layak diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Banggar Minta Program Prioritas Nasional Ditopang Fiskal yang Sehat

Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Minta Program Prioritas Nasional Ditopang Fiskal yang Sehat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Pembajakan Karya Cipta di Ranah Digital Matikan Semangat Generasi Kreatif

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pembajakan Karya Cipta di Ranah Digital Matikan Semangat Generasi Kreatif

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menyoroti darurat pembajakan karya cipta di ranah digital yang kian masif. Hal tersebut menurutnya sangat merugikan dan dapat mematikan semangat generasi kreatif.

Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI, Achmad, menegaskan bahwa perombakan Undang-Undang Desain Industri ditujukan untuk memotivasi kalangan akademisi di perguruan tinggi. Sehingga, kalangan akademisi dapat lebih menghargai Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP) dan mengomersialisasikan hasil risetnya menjadi entitas bisnis nyata.