Prolegnas

15 artikel dengan tag ini

Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mendorong penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan konsep bill cost estimation atau estimasi biaya pembentukan undang-undang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap proses legislasi berjalan secara terencana, efisien, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas.

17 Juni 2026

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyatakan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi berpendapat 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan telah memenuhi aspek teknis, substansi, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga layak diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Banggar Minta Program Prioritas Nasional Ditopang Fiskal yang Sehat

Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Minta Program Prioritas Nasional Ditopang Fiskal yang Sehat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Pembajakan Karya Cipta di Ranah Digital Matikan Semangat Generasi Kreatif

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pembajakan Karya Cipta di Ranah Digital Matikan Semangat Generasi Kreatif

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menyoroti darurat pembajakan karya cipta di ranah digital yang kian masif. Hal tersebut menurutnya sangat merugikan dan dapat mematikan semangat generasi kreatif.

Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI, Achmad, menegaskan bahwa perombakan Undang-Undang Desain Industri ditujukan untuk memotivasi kalangan akademisi di perguruan tinggi. Sehingga, kalangan akademisi dapat lebih menghargai Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP) dan mengomersialisasikan hasil risetnya menjadi entitas bisnis nyata.

Tekankan Meaningful Participation, Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan Akademisi dan Praktisi

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Tekankan Meaningful Participation, Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan Akademisi dan Praktisi

PARLEMENTARIA, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Senin (25/5/2026). Kunjungan ini dalam rangka untuk menyerap aspirasi dari kalangan akademisi dan praktisi terkait pembahasan RUU tersebut.

Revisi UU Desain Industri Guna Respons Perubahan Zaman dan Lindungi Kekayaan Intelektual

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Revisi UU Desain Industri Guna Respons Perubahan Zaman dan Lindungi Kekayaan Intelektual

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan urgensi perbaikan regulasi Desain Industri. Hal itu karena payung hukum eksisting yang dibentuk pada tahun 2000, menurutnya, sudah usang dan tidak relevan dengan ekosistem digital.

RUU Desain Industri Jawab Tantangan Inovasi dan Perkembangan Teknologi

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Desain Industri Jawab Tantangan Inovasi dan Perkembangan Teknologi

PARLEMENTARIA, Surabaya - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan perkembangan industri dan teknologi yang berkembang pesat, termasuk hadirnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tidak dimaksudkan untuk mengubah arah reformasi kepolisian, melainkan memperkuat transformasi Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel sesuai amanat reformasi.

Pansus RUU Desain Industri Gali Masukan Guna Hadirkan Payung Hukum Lebih Komprehensif

News26 Mei 2026

News

Pansus RUU Desain Industri Gali Masukan Guna Hadirkan Payung Hukum Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Semarang - Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri DPR RI berkomitmen penuh untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan regulasi. Pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Tengah menjadi instrumen utama dalam pemenuhan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Jawa Timur dalam rangka Diskusi Publik tentang RUU Desain Industri bersama akademisi dan pelaku industri, Senin (25/5/2026).