Korupsi

8 artikel dengan tag ini

Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan dimulai sejak usia dini melalui penanaman nilai integritas. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang menjunjung tinggi kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan.

9 Juni 2026

Rieke Diah: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kasus OTT Kementerian Imigrasi Coreng Indonesia di Mata Dunia, Harusnya Diisi SDM Berintegritas

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kasus OTT Kementerian Imigrasi Coreng Indonesia di Mata Dunia, Harusnya Diisi SDM Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di dunia internasional. Ia pun meminta agar lembaga yang mengurus keimigrasian diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas di bidang tersebut.

Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para narasumber ahli dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengingatkan agar penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menjadi instrumen kriminalisasi. Sebab, jelasnya, reformasi hukum melalui KUHP dan KUHAP baru harus diikuti dengan perubahan cara pandang serta struktur penegakan hukum yang sejalan dengan semangat pembaruan hukum nasional.

Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait praktik operasi tangkap tangan (OTT), tumpang tindih regulasi, hingga dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama sejumlah pakar hukum dan tata kelola dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kinerja Bank Indonesia Harus Diukur dari Dampaknya bagi Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan18 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kinerja Bank Indonesia Harus Diukur dari Dampaknya bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keberhasilan Bank Indonesia tidak cukup diukur dari capaian indikator kinerja yang melampaui target, tetapi harus tercermin dalam dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Ukuran tersebut antara lain terlihat dari pertumbuhan kredit produktif, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya inklusi keuangan nasional.