Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, termasuk sektor kesehatan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Hal tersebut disampaikan Cellica usai Komisi IX DPR RI menerima audiensi Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta terkait berbagai persoalan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk kepesertaan PBI-JK dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di daerah.

Menurut Cellica, kondisi fiskal daerah saat ini memang semakin berat akibat berkurangnya TKD. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu memastikan sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran.

"Jadi memang ini PR buat semuanya, bahwasannya memang kita harus sedikit lebih kreatif untuk meng-create APBD ini, mau apa di program prioritas, dengan situasi ekonomi dan TKD yang dikurangi pada hari ini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026) 

Ia juga menyoroti masih banyaknya peserta PBI-JK yang belum kembali diaktifkan setelah proses penonaktifan secara nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

"Jadi asal Bapak Ibu ketahui, dari 11 juta, baru 2 juta secara nasional yang baru direaktivasi. 9 juta belum direaktivasi, termasuk 40,5 persen yang ada di masyarakat Kabupaten Purwakarta. Jadi memang ini PR buat semuanya," kata Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Selain persoalan reaktivasi peserta, Cellica juga menila perbaikan data masyarakat miskin harus terus dikawal agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia meminta pemerintah daerah bersama DPRD aktif mengawasi proses validasi data tersebut.

"Harapan kami juga teman-teman DPRD juga mengawal, Pemda Purwakarta juga harus lebih lokus. Karena ini bisa jadi angkanya naik, Pak. Angka kemiskinannya naik. Jadi yang desil 1-4 atau desil 1-5 itu memang benar-benar harus clear. Memang sesuai realita di lapangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Cellica menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang salah satunya bergantung pada kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah tetap memberikan prioritas anggaran bagi sektor kesehatan meski ruang fiskal semakin terbatas.

"Karena kesehatan itu penting, apalagi pusat pelayanan primer itu penting. Dan bagaimana kualitas ini bukan hanya kepesertaan tapi juga pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Ia memastikan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal persoalan reaktivasi peserta PBI-JK maupun kondisi keuangan BPJS Kesehatan agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjamin.

"Jangka menengah dan jangka panjangnya urusan BPJS Kesehatan dan masalah reaktivasi 9 juta atau masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan itu tentunya menjadi prioritas kami juga yang ada di pusat," pungkasnya. (als/ssb)