Sapa Warga di Dapil, Novita Hardini Fasilitasi Layanan Kesehatan Mata Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, dinilai harus terus diperkuat agar tidak terhambat persoalan biaya maupun birokrasi layanan kesehatan. Karena itu, layanan kesehatan gratis dinilai menjadi salah satu langkah nyata untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.

Hal tersebut diwujudkan Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini melalui layanan kesehatan mata gratis bagi warga di Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Senin (11/5/2026). Kegiatan rutin tahunan tersebut merupakan inisiasi Novita bersama lembaga UPRINTIS Indonesia dengan menggandeng sejumlah mitra, di antaranya Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET.

Menurut Novita, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Adapun Novita merupakan legislator Dapil Jatim VII yang meliputi Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan.

“Kami terus melangkah untuk memberikan pelayanan optimal. Kami menyadari peran kami sebagai pengayom masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang konsisten kami jalankan dari tahun ke tahun,” ujar Novita dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (12/5/2026)

Selain layanan kesehatan mata, Novita juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait layanan kesehatan, termasuk persoalan kartu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinonaktifkan. Ia mengaku prihatin terhadap kendala birokrasi kesehatan yang masih dirasakan masyarakat saat membutuhkan layanan medis.

“Masalah kesehatan itu sama pentingnya dengan pangan. Jangan sampai program-program krusial ini tergeser oleh fokus pada satu kebutuhan saja. Dampak dari tidak diprioritaskannya layanan kesehatan bagi warga ekonomi lemah sangatlah luar biasa,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pelayanan kesehatan harus mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa hambatan administrasi yang menyulitkan warga kecil, terutama dalam kondisi darurat. Sebagai tindak lanjut atas temuan di lapangan, Novita menyatakan akan mendorong pembahasan persoalan tersebut bersama mitra terkait di DPR RI agar kebijakan layanan kesehatan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya mendorong pemerintah untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya. Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua, tanpa hambatan birokrasi yang membebani masyarakat kecil,” pungkasnya. (uc/rdn)