JKN

11 artikel dengan tag ini

Komisi IX Tekankan Akurasi Data Rumah Sakit untuk Dukung Penerapan RBKP

Kesejahteraan Rakyat2 Oktober 2026

Komisi IX Tekankan Akurasi Data Rumah Sakit untuk Dukung Penerapan RBKP

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data kemampuan rumah sakit sebagai salah satu kunci penerapan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2 Oktober 2026

Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat1 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (1/10/2026), untuk mengawasi kesiapan penerapan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan rumah sakit dan pemerintah daerah sehingga perubahan sistem rujukan dapat meningkatkan akses peserta terhadap layanan kesehatan yang tepat, cepat, aman, bermutu, dan berkesinambungan.

Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat8 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian Komisi IX DPR RI karena turut menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini, proses pemutakhiran DTSEN baru mencakup sekitar 30 persen data, sementara 70 persen lainnya masih dalam tahap validasi.

Legislator Imbau Masyarakat Aktif Cek dan Reaktivasi Kepesertaan JKN

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Imbau Masyarakat Aktif Cek dan Reaktivasi Kepesertaan JKN

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengimbau masyarakat untuk aktif memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya setelah adanya pemutakhiran dan cleansing data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya menunggu pemerintah melakukan pendataan ulang atau baru mengurus kepesertaan ketika sudah membutuhkan pelayanan kesehatan.

Komisi IX Minta Cleansing Data JKN Jangan Berujung Putusnya Akses Pelayanan Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Minta Cleansing Data JKN Jangan Berujung Putusnya Akses Pelayanan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi IX DPR RI menegaskan proses cleansing atau pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi, tetapi harus menjamin masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai menjadi kunci agar ketidaksinkronan data tidak berujung pada terhentinya pelayanan medis.

Capaian UHC Tinggi, Komisi IX Soroti 25 Ribu Peserta JKN Belum Aktif di Kulon Progo

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Capaian UHC Tinggi, Komisi IX Soroti 25 Ribu Peserta JKN Belum Aktif di Kulon Progo

PARLEMENTARIA, Kulon Progo– Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti masih adanya sekitar 25 ribu masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang belum aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IX meski cakupan kepesertaan JKN di Kulon Progo telah mencapai 99,15 persen.

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan. Pemenuhan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

18 Agustus 2026

Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan rumah sakit daerah sebagai tiga fokus utama hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).

Cakupan UHC Tulungagung Masih 84 Persen, Komisi IX Tekankan Peran Kepala Daerah

Kesejahteraan Rakyat21 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cakupan UHC Tulungagung Masih 84 Persen, Komisi IX Tekankan Peran Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu perhatian utama Komisi IX DPR RI saat menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung. Komisi IX menilai pemerintah daerah perlu mempercepat perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar akses layanan kesehatan masyarakat semakin merata.

Irma Suryani Dorong Validasi Data PBI JKN agar Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat13 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Dorong Validasi Data PBI JKN agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai persoalan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disampaikan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta mencerminkan tantangan yang juga dihadapi banyak pemerintah daerah. Persoalan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan validitas data Penerima Bantuan Iuran (PBI), keterbatasan anggaran, hingga masih adanya masyarakat miskin yang belum memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga melibatkan ratusan pasien palsu. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan kejahatan yang merugikan hak masyarakat atas layanan kesehatan.