JKN

5 artikel dengan tag ini

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan. Pemenuhan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

18 Agustus 2026

Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan rumah sakit daerah sebagai tiga fokus utama hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).

Cakupan UHC Tulungagung Masih 84 Persen, Komisi IX Tekankan Peran Kepala Daerah

Kesejahteraan Rakyat21 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cakupan UHC Tulungagung Masih 84 Persen, Komisi IX Tekankan Peran Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu perhatian utama Komisi IX DPR RI saat menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung. Komisi IX menilai pemerintah daerah perlu mempercepat perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar akses layanan kesehatan masyarakat semakin merata.

Irma Suryani Dorong Validasi Data PBI JKN agar Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat13 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Dorong Validasi Data PBI JKN agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai persoalan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disampaikan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta mencerminkan tantangan yang juga dihadapi banyak pemerintah daerah. Persoalan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan validitas data Penerima Bantuan Iuran (PBI), keterbatasan anggaran, hingga masih adanya masyarakat miskin yang belum memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga melibatkan ratusan pasien palsu. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan kejahatan yang merugikan hak masyarakat atas layanan kesehatan.