Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan rumah sakit daerah sebagai tiga fokus utama hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).

Menurut Heru, paparan Pemerintah Provinsi Aceh menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sektor kesehatan. Salah satu indikatornya adalah tingginya cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang didukung intervensi pembiayaan melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

"Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan benar-benar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. UHC di Aceh sudah sangat baik, sekarang kualitas pelayanannya yang harus terus ditingkatkan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat sebagai peserta BPJS," ujar Heru usai pertemuan.

Ia menegaskan Program JKN merupakan salah satu program prioritas Presiden sehingga seluruh fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan tidak mempersulit peserta. "Jangan sampai masyarakat sudah menjadi peserta BPJS, tetapi masih menghadapi kendala pelayanan di lapangan. Pelayanan harus profesional dan berpihak kepada masyarakat," tegasnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Aceh yang tetap mempertahankan Program Jaminan Kesehatan Aceh di tengah berkurangnya Dana Otonomi Khusus. Berdasarkan paparan pemerintah daerah kepada Komisi IX, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. 

Selain layanan kesehatan, Heru menilai penanganan stunting di Aceh telah menunjukkan perbaikan. Namun, ia mengingatkan keberhasilan tersebut harus terus dijaga melalui penguatan intervensi sejak hulu, mulai dari pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemantauan ibu hamil, hingga pendampingan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Menurutnya, peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangat strategis karena memiliki jaringan hingga tingkat desa melalui para penyuluh dan kader keluarga. "BKKBN sudah memiliki program yang baik. Tinggal diperkuat kolaborasinya dengan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah daerah, dan Satgas agar seluruh intervensi berjalan terpadu," katanya.

Heru mengusulkan agar Satuan Tugas (Satgas) pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diberdayakan secara optimal hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Menurutnya, koordinasi lintas sektor akan memperkuat pengawasan distribusi makanan, menjaga kualitas pangan, sekaligus meminimalkan risiko keracunan pangan.

"Kalau Satgas bekerja bersama BKKBN, bidan desa, penyuluh lapangan, Babinsa, dan seluruh perangkat daerah, maka pengawasan terhadap penyediaan makanan bisa dilakukan sejak proses memasak hingga distribusi. Dengan begitu risiko keracunan dapat diminimalkan," jelas mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut.

Ia juga mendorong agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Aceh terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari strategi promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Komisi IX dalam kunjungan tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor. Selain intervensi gizi spesifik, upaya tersebut perlu didukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan sanitasi layak, edukasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. 

Di sisi lain, Heru menilai penguatan layanan kesehatan di Aceh lebih efektif dilakukan melalui peningkatan kapasitas rumah sakit milik pemerintah daerah dibandingkan membangun rumah sakit vertikal baru.

"Tadi ada beberapa rumah sakit daerah yang memang memerlukan intervensi pemerintah pusat, baik dari sisi alat kesehatan maupun pemenuhan tenaga dokter. Menurut saya, rumah sakit yang sudah dibangun pemerintah daerah perlu diperkuat agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan catatan Komisi IX yang menilai optimalisasi rumah sakit regional di Aceh masih perlu diperkuat. Saat ini baru sekitar 20 persen rumah sakit regional yang berfungsi optimal sehingga dukungan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan mendesak. 

Lebih lanjut, Heru menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan Komisi IX bersama kementerian dan lembaga mitra kerja. Menurutnya, aspirasi daerah sangat penting untuk memperkuat kebijakan nasional, mulai dari peningkatan layanan BPJS Kesehatan, percepatan penurunan stunting, penguatan puskesmas dan posyandu, penyediaan alat kesehatan dasar, hingga peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit di daerah.

"Kunjungan kerja ini menjadi kesempatan bagi Komisi IX untuk memastikan berbagai program kesehatan dan ketenagakerjaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Aceh serta menjadi dasar dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran," pungkasnya. (ssb/aha)