Aceh

7 artikel dengan tag ini

Komisi IX Dorong Percepatan Imunisasi di Aceh, Ade Rezki: Pencegahan Harus Jadi Prioritas

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Komisi IX Dorong Percepatan Imunisasi di Aceh, Ade Rezki: Pencegahan Harus Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, seperti campak dan rubela.

25 Juli 2026

Komisi IX DPR RI Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX DPR RI Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Komisi IX DPR RI menaruh perhatian terhadap keberlanjutan layanan kesehatan di Provinsi Aceh di tengah semakin terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program kesehatan dan ketenagakerjaan agar menjadi bahan penyusunan kebijakan nasional.

Komisi IX Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

Kesejahteraan Rakyat24 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Komisi IX DPR RI menaruh perhatian terhadap keberlanjutan layanan kesehatan di Provinsi Aceh di tengah semakin terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Untuk itu dalam kunjungan Komisi IX ke Aceh kali ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini akan memimpin tim menyerap aspirasi daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program kesehatan dan ketenagakerjaan agar menjadi bahan penyusunan kebijakan nasional.

Komisi IX Soroti Imunisasi, Stunting, dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Soroti Imunisasi, Stunting, dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di tengah tantangan fiskal akibat berkurangnya Dana Otonomi Khusus (Otsus). Meski demikian, Komisi IX menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, mulai dari rendahnya cakupan imunisasi, percepatan penurunan stunting, hingga penguatan pelayanan rumah sakit regional.

Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk mengawal realisasi bantuan penanganan dampak bencana di Aceh, termasuk pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan negara kepada Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan dana otsus.

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saat ini setelah hampir dua dekade implementasi.