Komisi IX Dorong Percepatan Imunisasi di Aceh, Ade Rezki: Pencegahan Harus Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, seperti campak dan rubela.

Hal itu disampaikan Ade Rezki Pratama usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI menerima berbagai aspirasi dan laporan terkait tantangan sektor kesehatan, salah satunya rendahnya cakupan imunisasi anak.

"Masih rendahnya cakupan imunisasi bagi bayi dan anak di Aceh disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penolakan sebagian masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga faktor lainnya. Padahal imunisasi sangat penting untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin," ujar Ade.

Ia mengingatkan bahwa anak yang tidak memperoleh imunisasi dasar lengkap memiliki risiko lebih besar terserang penyakit saat memasuki usia balita hingga usia sekolah. Karena itu, penguatan program imunisasi harus menjadi bagian penting dari strategi promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Ade mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi IX DPR RI, sepanjang 2025 terdapat sekitar 5.200 suspek campak, dengan sekitar 1.200 kasus terkonfirmasi. Sementara pada periode Januari–Maret 2026, tercatat 724 suspek campak, dengan 120 kasus terkonfirmasi.

Lebih memprihatinkan lagi, sekitar 93 persen kasus campak terkonfirmasi terjadi pada anak yang belum pernah menerima imunisasi. Selain itu, dalam kurun waktu 2021–2025, tercatat lebih dari 281 ribu anak di Aceh belum menerima satu dosis imunisasi.

Menurut Ade, kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan cakupan imunisasi, termasuk imunisasi Measles-Rubella (MR) yang hingga kini masih berada di bawah rata-rata nasional.

Di sisi lain, ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang telah mengalokasikan anggaran dalam lima tahun terakhir untuk membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga mampu mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC).

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup hanya diukur dari aspek pembiayaan layanan kuratif.

"Kita mengapresiasi Pemerintah Aceh yang telah mempertahankan Universal Health Coverage. Namun jangan hanya fokus pada hilir, yaitu pengobatan. Hulunya juga harus diperkuat melalui peningkatan cakupan imunisasi agar risiko kesakitan dan kematian bayi maupun anak dapat ditekan," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Selain imunisasi, Ade juga menilai pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Aceh masih perlu dioptimalkan. Ia berharap pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan memperkuat berbagai upaya promotif dan preventif agar kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi, Ade mendorong pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang komprehensif. Menurutnya, penyampaian informasi yang benar sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi keliru yang beredar di media sosial.

"Perlu ada informasi yang utuh mengenai imunisasi, mulai dari proses pembuatannya hingga manfaatnya. Masyarakat jangan hanya menerima informasi yang belum tentu benar dari media sosial. Karena imunisasi bukan hal baru dan telah menjadi program kesehatan yang diterapkan di banyak negara," ujarnya.

Ia juga meminta Kementerian Kesehatan menjadikan daerah dengan cakupan imunisasi rendah sebagai prioritas pendampingan agar target imunisasi nasional dapat tercapai.

Ade memastikan seluruh temuan dan aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut akan dibawa Komisi IX DPR RI ke dalam rapat bersama Kementerian Kesehatan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kebijakan. "Kami berharap hasil kunjungan kerja ini menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan sehingga langkah-langkah percepatan imunisasi di Aceh dapat segera dilakukan demi melindungi kesehatan anak-anak Indonesia," pungkasnya. (ssb/aha)