Komisi IX Dorong Pemerintah Segera Susun Rekonstruksi Faskes Terdampak Bencana di Flores

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah segera menyusun rencana rekonstruksi fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, perencanaan yang jelas dan koordinasi lintas lembaga diperlukan agar proses pemulihan tidak terhambat persoalan kewenangan.

Hal tersebut disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan dan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT serta perkembangan penanganan bencana di wilayah Sumatera.

Charles, yang turut mengikuti kunjungan kerja Komisi IX ke Flores, mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Namun, ia menilai perhatian pemerintah perlu segera diarahkan pada tahap rekonstruksi mengingat besarnya kerusakan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

Berdasarkan paparan Menteri Kesehatan dalam rapat, sebanyak 160 dari 166 puskesmas di Flores terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 46 puskesmas mengalami kerusakan berat. Kondisi itu, menurut Charles, membutuhkan kejelasan mengenai pihak yang menjadi penanggung jawab utama dalam proses pembangunan kembali fasilitas kesehatan.

“Pertanyaan saya ke depan, dalam proses rekonstruksi ini, siapa yang akan menjadi lead dalam membangun kembali fasilitas kesehatan di Flores atau di NTT? Apakah Kementerian Kesehatan, PU, atau Pemerintah Daerah?” ujar Charles.

Ia mengingatkan agar pembangunan kembali fasilitas kesehatan tidak terhambat mekanisme saling menunggu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, rencana rekonstruksi yang terkoordinasi perlu disiapkan sejak awal agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

“Saya berharap sudah ada rencana rekonstruksi yang terkonsolidasi dari saat ini. Pengalaman di Sumatera kemarin memang panjang dan lama, jadi saya berharap ada koordinasi yang baik supaya kita tidak duduk di sini lagi dan saling menyalahkan,” tegasnya.

Selain rekonstruksi, Charles menyoroti ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) bagi fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Ia mengungkapkan, pihaknya memperoleh laporan dari sejumlah kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit bahwa persediaan BMHP di beberapa fasilitas kesehatan hanya mencukupi kebutuhan selama dua hingga tiga hari.

Charles meminta Kementerian Kesehatan memastikan distribusi BMHP dilakukan tepat waktu agar kebutuhan pasien terdampak bencana tidak terganggu. Menurutnya, ketersediaan perlengkapan medis merupakan bagian penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di tengah situasi darurat.

“Saya berharap jangan sampai ketika dibutuhkan, barang medis atau BMHP-nya habis dan tidak ada, Pak. Mohon dipastikan distribusinya bisa dilakukan dengan baik dan tepat waktu,” katanya.

Charles juga mengungkapkan temuan saat kunjungan lapangan. Ia menyebut pihaknya menemukan seorang anak berusia lima tahun yang menjadi korban gempa dan mengalami patah tulang, tetapi belum mendapatkan gips karena persediaannya tidak tersedia. Untuk sementara, kaki anak tersebut dibalut menggunakan bahan dari sampul buku atau kardus.

“Saya berharap soal BMHP ini harus betul-betul direncanakan dan diselesaikan dengan cepat, tepat, dan baik,” pungkas Charles.

Charles menegaskan, percepatan rekonstruksi fasilitas kesehatan dan kepastian ketersediaan BMHP harus menjadi bagian integral dari pemulihan pascabencana. Dengan demikian, masyarakat terdampak dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak, sementara fasilitas kesehatan dapat kembali berfungsi secara optimal. (als/ssb)