Penanganan Bencana Harus Didukung Anggaran Memadai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani dan memulihkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, ia menegaskan berbagai upaya penanganan bencana dan penguatan layanan kesehatan harus didukung anggaran yang memadai.

Irma menilai respons Kemenkes bersama jajaran terkait dalam menangani dampak bencana di NTT telah berjalan baik. Ia juga mengapresiasi dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk dalam penyediaan vitamin bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terdampak.

“Kalau tidak ada anggarannya tidak jalan, Pak. Harus ada anggaran,” tegas Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan dan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT, perkembangan penanganan bencana di wilayah Sumatera, serta penguatan perlindungan, kesejahteraan, dan kesehatan jiwa tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Menurut Irma, Komisi IX siap mendukung kebutuhan anggaran Kemenkes melalui mekanisme yang tersedia, termasuk optimalisasi anggaran yang masih dapat dimanfaatkan. Ia meminta Kemenkes menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Komisi IX untuk dibahas dan didukung bersama.

“Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami, Komisi IX, akan mensupport,” ujarnya.

Selain penanganan bencana di NTT, Irma menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, kondisi tersebut mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ditandai dengan munculnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta pengungsian di sejumlah daerah.

Karena itu, ia meminta Kemenkes segera mengambil langkah antisipatif dan penanganan, termasuk memberikan dukungan terhadap fasilitas kesehatan di wilayah yang mulai terdampak ISPA. Ia berharap respons cepat Kemenkes dalam menangani bencana di NTT juga diterapkan dalam menghadapi dampak karhutla di wilayah lainnya.

“Jadi, saya yakin teman-teman Kementerian Kesehatan juga akan sigap, sama seperti dalam menangani Flores. Itu yang kita minta untuk disegerakan,” katanya.

Irma juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan sumber listrik cadangan, khususnya diesel, bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah. Menurutnya, pemadaman listrik di sejumlah wilayah berisiko mengganggu pelayanan kesehatan, terutama ketika fasilitas kesehatan menangani pasien dalam kondisi darurat.

Ia mencontohkan rumah sakit di salah satu daerah di Sumatera yang masih mengalami pemadaman listrik beberapa kali dalam sepekan. Padahal, listrik merupakan kebutuhan vital untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan.

“Kalau lagi operasi tiba-tiba mati, Pak, bahaya sekali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irma meminta Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kebutuhan infrastruktur pendukung layanan kesehatan terpenuhi. Ia juga mengapresiasi langkah Kemenkes yang telah menyediakan diesel bagi sejumlah Puskesmas.

Tak hanya fasilitas kesehatan, Irma menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan, khususnya ketika menghadapi situasi bencana. Ia meminta pemberian insentif dan dukungan kesehatan bagi mereka menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kalau insentif itu betul-betul diperhatikan. Selain vitamin dan insentif, itu harus Bapak betul-betul perhatikan, dan saya berharap itu bisa dipenuhi,” tuturnya.

Menurut Irma, dukungan tersebut penting agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas secara optimal sekaligus memperoleh penghargaan yang layak atas beban kerja yang mereka hadapi.

Di sisi lain, Irma mengingatkan pemerintah agar tidak mengurangi anggaran kesehatan primer. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan primer merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang optimal.

“Anggaran Kesehatan Primer tidak boleh diefisiensi. Dan itu harus menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (als/ssb)