lahan

18 artikel dengan tag ini

Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan persoalan pertanahan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi bagi berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9 Juli 2026

Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita

PARLEMENTARIA, Batam – Komisi II DPR RI menyoroti implementasi berbagai Program Astacita yang mengalami sejumlah hambatan meskipun telah berjalan, khususnya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, salah satu kendala terbesar adalah persoalan lahan yang sering menghambat pelaksanaan program meskipun anggaran telah tersedia.

Kepastian Lahan Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kepastian Lahan Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai kepastian hukum atas lahan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, berbagai agenda pembangunan, khususnya di sektor pangan, tidak dapat berjalan optimal apabila persoalan pertanahan belum terselesaikan.

Azis Subekti: Harus Ada Kepastian Hukum Lahan dan Dukungan Fiskal bagi Daerah Penyangga IKN

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Azis Subekti: Harus Ada Kepastian Hukum Lahan dan Dukungan Fiskal bagi Daerah Penyangga IKN

PARLEMENTARIA, IKN - Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pengawasan dan mitigasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN). Mitigasi tersebut khususnya terkait kepastian hukum, penyelesaian pertanahan, serta kesiapan daerah penyangga dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan hutan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penolakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh sejumlah warga menjadi sorotan Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid. Menurutnya, pemerintah perlu segera mencari tahu penyebab munculnya penolakan terhadap program yang sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

Ahmad Heryawan: Perlindungan Lahan Sawah Langkah Strategis Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Heryawan: Perlindungan Lahan Sawah Langkah Strategis Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Surakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan langkah strategis menjaga kedaulatan pangan nasional. Ia menekankan pangan bukan sekadar komoditas, melainkan elemen peradaban yang harus dijaga keberadaannya.

Kebijakan Pemenuhan Lahan Baku Sawah di Daerah Perkotaan Perlu Lebih Proporsional

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kebijakan Pemenuhan Lahan Baku Sawah di Daerah Perkotaan Perlu Lebih Proporsional

PARLEMENTARIA, Surakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyoroti persoalan terkait tata ruang dan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sinkronisasi Regulasi Tata Ruang, Komisi II Soroti Implementasi LSD Surakarta

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sinkronisasi Regulasi Tata Ruang, Komisi II Soroti Implementasi LSD Surakarta

PARLEMENTARIA, Surakarta - Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta, Jumat (22/5/2026), untuk meninjau dinamika tata ruang dan permasalahan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kunjungan ini merupakan langkah nyata Komisi II DPR RI dalam merespons isu nasional terkait regulasi tata ruang dengan kebutuhan pembangunan di wilayah perkotaan yang padat penduduk.

Komisi II Pastikan Sawah Produktif Sukoharjo Tetap Terlindungi

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Sawah Produktif Sukoharjo Tetap Terlindungi

PARLEMENTARIA, Sukoharjo — Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026), guna memastikan perlindungan lahan sawah produktif berjalan optimal demi mendukung program ketahanan pangan nasional.

Waduk Jlantah Bisa Cetak 1.500 Hektare Sawah Baru dan Sumbang Surplus Lahan

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Waduk Jlantah Bisa Cetak 1.500 Hektare Sawah Baru dan Sumbang Surplus Lahan

PARLEMENTARIA, Karanganyar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan, kehadiran proyek pusat seperti Waduk Jlantah di Kabupaten Karanganyar memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk menjawab ancaman penyusutan lahan sawah. Jika pembangunan waduk tersebut didukung penuh oleh infrastruktur jaringan irigasi primer dan tersier yang memadai, wilayah ini berpotensi mencetak hingga 1.500 hektare sawah baru.

Komisi II Desak Pembentukan ‘Clearing House’ Data LSD dan LP2B

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Desak Pembentukan ‘Clearing House’ Data LSD dan LP2B

PARLEMENTARIA, Karanganyar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan perlunya terobosan baru berupa pembentukan wadah penyelarasan data (clearing house) guna mengatasi ketidaksinkronan dara antar-instansi dalam penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan tata ruang di daerah.