//
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dalam agenda kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.|Foto: Galuh/Mahendra
PARLEMENTARIA, Karanganyar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan perlunya terobosan baru berupa pembentukan wadah penyelarasan data (clearing house) guna mengatasi ketidaksinkronan dara antar-instansi dalam penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan tata ruang di daerah.
Aria Bima mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sinkronisasi data spasial pertanahan bukan merupakan perkara yang mudah akibat masih kuatnya ego sektoral di masing-masing dinas tingkat kabupaten. Selain itu, koordinasi internal antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) juga dinilai masih perlu dimaksimalkan untuk mengakselerasi penyelesaian masalah ini.
"Kami melihat perlu ada clearing house yang harus dibentuk untuk menyinkronkan data, baik yang menyangkut LSD maupun LP2B dengan tata ruang yang ada. Target nasional minimal 87 persen itu tidak mudah karena masih banyak daerah yang belum memenuhi syarat," ujar Aria Bima kepada Parlementaria di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Berdasarkan pemantauan Komisi II DPR RI di Kabupaten Karanganyar, masih ada 3,5 persen atau setara dengan kurang lebih 500 hektare lahan di Kabupaten Karanganyar yang belum mencapai target Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang mewajibkan LP2B daerah mencapai minimal 87% dari Luas Baku Sawah. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menggarisbawahi bahwa pembangunan berbagai proyek infrastruktur saat ini menjadi salah satu faktor utama yang menggerus keberadaan lahan sawah dilindungi.
Oleh karena itu, diperlukan ketegasan regulasi untuk menentukan apakah sawah produktif tersebut harus mutlak dipertahankan, atau dicarikan lahan pengganti melalui program cetak sawah baru jika terpaksa dialihkan untuk proyek strategis nasional maupun infrastruktur lainnya. Menyikapi temuan ini, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mengambil peran aktif sebagai fasilitator guna memutus kebuntuan koordinasi antar-lembaga.
"Komisi II akan memfasilitasi pertemuan antara kawan-kawan dari Kementerian Dalam Negeri yang membawahi langsung pemerintah daerah, dengan kementerian ATR/BPN beserta Kanwil di masing-masing provinsi dan Kantah. Langkah koordinasi ini penting agar program nasional yang menyangkut persoalan LSD dan LP2B ini bisa segera diselesaikan," pungkas Aria Bima. (gal/um)
