Aria Bima

9 artikel dengan tag ini

Komisi II Soroti Ketimpangan Layanan Publik di Maluku, Banyak Kasus Maladministrasi

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

Komisi II Soroti Ketimpangan Layanan Publik di Maluku, Banyak Kasus Maladministrasi

PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi II DPR RI menyoroti ketimpangan kualitas pelayanan publik yang cukup signifikan di Provinsi Maluku. Pelayanan publik yang ada antara Kota Ambon dan kabupaten lain, dinilai masih ada kesenjangan yang perlu dimitigasi.

13 Oktober 2026

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

PARLEMENTARIA, Jambi — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Pengawasan terhadap Permasalahan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset BUMD Provinsi Jambi, Selasa (6/10/2026).

Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Bisa Cegah Korupsi dan Gratifikasi

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Bisa Cegah Korupsi dan Gratifikasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi korupsi dan gratifikasi. Menurutnya, sejumlah persoalan pelayanan publik di daerah tidak harus selalu diselesaikan melalui proses pidana atau perdata, tetapi dapat dicegah melalui pengawasan dan perbaikan pelayanan.

Capaian LSD Kabupaten Tangerang di Bawah Target, Komisi II: Perlu Kebijaksanaan Pusat

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Capaian LSD Kabupaten Tangerang di Bawah Target, Komisi II: Perlu Kebijaksanaan Pusat

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong Pemerintah Pusat dengan kebijaksanaanya memberikan pengecualian terhadap persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal tersebut menyusul belum tercapainya target LSD sebesar 87 persen di wilayah tersebut.

BRAN Harus Cerminkan Keberpihakan Nyata bagi Korban Konflik Agraria

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

BRAN Harus Cerminkan Keberpihakan Nyata bagi Korban Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima mendorong agar Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria memiliki keberpihakan yang nyata kepada korban konflik agraria.

17 September 2026

Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI resmi menyetujui Pagu Definitif Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 untuk seluruh mitra kerjanya. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama jajaran kementerian dan lembaga di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria disusun untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Salah satu fokus utama RUU tersebut adalah menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reforma agraria serta memperkuat kelembagaan penyelesaian konflik agraria di tingkat nasional.

Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melakukan kajian terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria. Kajian tersebut diarahkan salah satunya melalui mekanisme pembentukan peradilan agraria. Hal ini guna memastikan penyelesaian konflik agraria memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan peradilan yang telah ada.

Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Persoalan aset di Provinsi Riau tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pekanbaru, Rabu (2/9/2026), terungkap sejumlah persoalan status dan legalitas lahan yang berdampak pada masyarakat maupun pembangunan daerah.