Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI resmi menyetujui Pagu Definitif Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 untuk seluruh mitra kerjanya. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama jajaran kementerian dan lembaga di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyetujui Pagu Anggaran menyebutkan rincian legitimasi anggaran mitra, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kemendagri tahun 2027 disepakati sebesar Rp5,64 triliun, termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP tahun 2027 sebesar Rp39,40 miliar. Sementara itu, untuk Kementerian ATR/BPN sebesar Rp10,75 triliun. Untuk BNPP, disetujui sebesar Rp213,92 miliar yang seluruhnya dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen. Adapun untuk KPU, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran sebesar Rp4,68 triliun. Kemudian, pagu anggaran Bawaslu RI disetujui sebesar Rp3,74 triliun. Selanjutnya, pagu anggaran OIKN untuk Tahun 2027 sebesar Rp6,72 triliun. 

Selain menyetujui pagu definitif, Komisi II DPR RI juga memberikan persetujuan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh masing-masing mitra kerja. Usulan tambahan tersebut meliputi Kemendagri sebesar Rp5,28 triliun, Kementerian ATR/BPN sebesar Rp3,38 triliun, BNPP sebesar Rp234,41 miliar, Bawaslu RI sebesar Rp772,73 miliar, serta OIKN sebesar Rp15,80 triliun. Atas usulan tambahan tersebut, Komisi II DPR RI akan meneruskannya kepada Badan Anggaran DPR RI agar ditambahkan ke dalam alokasi pagu definitif tahun 2027 melalui pembahasan lebih lanjut.

Sebagai penutup, pimpinan rapat menegaskan pentingnya komitmen seluruh pimpinan kementerian dan lembaga mitra kerja untuk menjalan kewajibannya secara akuntabel dan efisien. 

“Komisi II DPR RI mengingatkan dan meminta seluruh pimpinan kementerian serta lembaga mitra kerja untuk memperhatikan dengan seksama setiap pandangan, saran, dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI demi efektivitas serta akuntabilitas implementasi anggaran tahun 2027 mendatang,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan. (hvt/rdn)