RUU Keuangan Negara

9 artikel dengan tag ini

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya penempatan substansi yang tepat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Selain itu, ia juga mendorong agar revisi tersebut mampu memperkuat implementasi penganggaran yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi.

17 September 2026

Anis Byarwati Pertanyakan Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Pertanyakan Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan formulasi penguatan kemandirian fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) perlu menjadi perhatian agar kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat tanpa mengabaikan keseimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah.

Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara harus mengembalikan semangat otonomi daerah melalui penguatan kemandirian fiskal. Salah satu instrumen yang dinilai dapat mendukung tujuan tersebut adalah penguatan skema pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mendorong penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam sistem fiskal saat ini perlu dievaluasi agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan.

Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara memperjelas pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan, penyertaan modal negara (PMN), dan posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam pengelolaan keuangan negara.

Perlu Aturan Jelas Pemisahan Denda Kerugian Negara dan Biaya Pemulihan Lingkungan

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Perlu Aturan Jelas Pemisahan Denda Kerugian Negara dan Biaya Pemulihan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menyoroti perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai pemisahan antara denda kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar dana yang diperuntukkan bagi pemulihan lingkungan tidak tercampur sebagai penerimaan negara.

Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, pengaturan yang tegas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh penyelenggara negara.

Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN

Ekonomi dan Keuangan15 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti posisi negara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait tanggung jawab negara atas utang dan kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara. Hal ini menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara.

RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara perlu dilandasi pemahaman yang kuat terhadap amanat konstitusi, khususnya terkait peran negara dalam perekonomian. Penataan tersebut penting agar pengelolaan kekayaan negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.