ATR/BPN

10 artikel dengan tag ini

Ujang Bey Minta ATR/BPN Tak Tebang Pilih dalam Penetapan LSD

Politik dan Keamanan16 September 2026

Ujang Bey Minta ATR/BPN Tak Tebang Pilih dalam Penetapan LSD

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tegas dalam menerapkan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tidak melakukan tebang pilih terhadap pelaku usaha. Ia menilai, aturan LSD harus diterapkan secara adil, baik terhadap pengusaha besar maupun perusahaan berskala UMKM (usaha mikro kecil menengah).

16 September 2026

Fauzan Khalid Minta ATR/BPN Petakan Potensi Konflik Pertanahan Sejak Dini

Politik dan Keamanan21 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Minta ATR/BPN Petakan Potensi Konflik Pertanahan Sejak Dini

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat langkah pemetaan dan identifikasi terhadap berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi memicu sengketa dan konflik.

Kang Aher Desak ATR/BPN Percepat Pelepasan HPL Lahan Transmigrasi Pelalawan Riau

Politik dan Keamanan21 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kang Aher Desak ATR/BPN Percepat Pelepasan HPL Lahan Transmigrasi Pelalawan Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menuntaskan sengketa lahan sekaligus merealisasikan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) seluas 400 hektare bagi masyarakat transmigran Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!

Politik dan Keamanan9 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya dugaan pengkaplingan kawasan laut di Batam tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap Hak Guna Usaha (HGU) terhadap HGU Terlantar PT Dwi Daya Gunasuling (DGS) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Pasalnya, HGU seluas sekitar 7.797 hektare yang disebut terlantar tersebut, dibebani hak tanggungan sebagai jaminan kredit senilai total Rp210 miliar.

Harapan Masyarakat Saat Urus Pertanahan: Cepat, Aman, Transparan, dan Tepat Waktu

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Harapan Masyarakat Saat Urus Pertanahan: Cepat, Aman, Transparan, dan Tepat Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa harapan utama masyarakat terhadap pelayanan pertanahan adalah proses yang cepat, aman, transparan, dan memiliki kepastian waktu. Untuk itu, Bahtra mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola pelayanan agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

Fauzan Khalid Dorong ATR/BPN Benahi Layanan Demi Tingkatkan Kepercayaan Publik

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Dorong ATR/BPN Benahi Layanan Demi Tingkatkan Kepercayaan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan percepatan layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak cukup hanya mengandalkan transformasi digital. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh perpaduan antara kemajuan teknologi dan mental aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada pelayanan.

Penyederhanaan Regulasi ATR/BPN Harus Mampu Pangkas Birokrasi Layanan Pertanahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penyederhanaan Regulasi ATR/BPN Harus Mampu Pangkas Birokrasi Layanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyoroti efektivitas penyederhanaan regulasi tujuh layanan prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

ATR/BPN Harus Hilangkan Stigma Layanan Berbelit Lewat Penyederhanaan Regulasi

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

ATR/BPN Harus Hilangkan Stigma Layanan Berbelit Lewat Penyederhanaan Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyoroti masih adanya perbedaan pelaksanaan layanan antar kantor pertanahan serta ditemukannya dokumen yang diterbitkan di luar SOP. Kondisi tersebut membuat masyarakat masih enggan mengurus sertifikat tanah karena prosesnya dipandang berbelit-belit.