//
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, ia mendorong agar anggaran pemerintah tidak sekadar dihabiskan untuk rutinitas, melainkan dirancang secara transformatif dan memiliki fleksibilitas tinggi menghadapi dinamika zaman.
“Kita menyatakan kepada mitra Komisi II bahwa RAPBN 2027 itu yang didorong adalah RAPBN yang transformatif. Transformatifnya adalah terletak pada dampak bagaimana seluruh kerja yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan dampak terhadap produktivitas masyarakat," ujar Azis dalam rapat kerja dengan mitra kerja terkait penetapan dan penyesuaian RKA K/L di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).
Legislator fraksi Gerindra ini menjelaskan, meskipun mitra kerja Komisi II didominasi oleh kementerian/lembaga non-teknis, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, BKN, LAN, dan BKN, bukan berarti program kerja yang dirancang tidak bisa memberikan daya dorong besar bagi publik.
Sebagai contoh, ia menyoroti peran Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam mendidik para aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, LAN harus melakukan reformasi kurikulum kedinasan dan pelatihan kepemimpinan agar berorientasi pada hasil peningkatan layanan publik.
"Ketika LAN melakukan pelatihan berjenjang, dia harus mengubah kurikulum bahwa setiap pendidikan yang dilahirkan dari LAN harus mampu berdampak terhadap pelayanan publik yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas bangsa," tegas legislator dapil Jawa Tengah VI tersebut.
Selain itu, Azis menilai pergerakan APBN saat ini harus mampu menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan, termasuk kebutuhan pengalihan anggaran.
"APBN bergerak harus mengikuti zaman. Manakala di tengah jalan diperlukan realokasi atau perubahan berdasarkan kebutuhan, sebaiknya dilakukan, baik sesuai aturan konsultasi ke DPR maupun di internal pemerintah supaya APBN ini menjadi luwes terhadap kebutuhan," jelasnya.
Menutup keterangannya, Azis mengingatkan agar fleksibilitas anggaran dimaksimalkan untuk menunjang kesiapsiagaan pemerintah dalam merespons kondisi darurat di lapangan secara cepat.
"Pemerintah harus lebih sigap untuk melakukan realokasi dan semacamnya untuk keperluan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi," pungkasnya. (hvt/rdn)
