//
Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi
Diterbitkan
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat Komisi II dengan Kementerian PAN RB, LAN, dan Ombussman, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Munchen/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ombudsman RI untuk menyusun indikator bersama dalam menilai pelayanan publik serta reformasi birokrasi.
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, kualitas pelayanan publik sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap institusi negara. Menurutnya, ketiga lembaga mitra kerja Komisi II tersebut perlu menyatukan tolok ukur, agar evaluasi birokrasi di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah berjalan selaras.
“Pelayanan publik itu adalah wajah negara, baik atau tidaknya negara dilihat dari seberapa baik atau buruknya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” tegas Rifqi saat memimpin rapat Komisi II dengan Kementerian PAN RB, LAN, dan Ombussman, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dengan adanya indikator bersama terkait pelayanan publik, maka tambahnya, hal itu akan digunakan untuk melihat seberapa baik reformasi birokrasi, baik yang ada di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah termasuk seberapa baik pelayanan publik yang telah dilakukan di dalamnya.
Selain memperjelas standar evaluasi, indikator bersama tersebut diharapkan menjadi acuan dalam skema reward and punishment, termasuk penentuan tunjangan kinerja (tukin) pegawai.
Komisi II DPR RI mendorong, agar skema penilaian ini diterapkan hingga ke tingkat pemerintah daerah, beriringan dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri terkait pembobotan kualitas pelayanan publik di daerah. Pelayan publik yang tidak baik, lanjut Politisi Fraksi Partai Nasdem itu, tentu akan dinilai negatif oleh publik. Penilaianya menyasar ke seluruh institusi negara, kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah di dalamnya.
"Kami ingin dalam RDP ini ketiga institusi, baik Kementerian Pan-RB, Ombudsman, dan LAN mencari benang merah untuk kita sama-sama menyusun indikator pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang ada di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah," sebut Rifqi. (mh/rdn)
