//
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda.|Foto :Mahendra/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 menjadi bagian penting dalam penyusunan awal RAPBN 2027, terutama untuk seluruh mitra kerja Komisi II DPR. Pasalnya, tahapan ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI.
Maka dari itu, jelasnya, seluruh komisi di DPR RI melakukan pembahasan bersama mitra kerja, termasuk mitra kerja Komisi II DPR, untuk menghimpun kebutuhan awal anggaran kementerian dan lembaga negara tahun 2027. Pun, ia mengingatkan Komisi II DPR mendorong agar penyusunan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) Tahun 2027 dilakukan secara tepat sasaran guna memperkuat pelayanan publik dan mendukung program prioritas Presiden.
“Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang telah dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPR RI, hari ini seluruh komisi-komisi di DPR RI melaksanakan tugas untuk melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA-KL dan RKP-KL tahun 2027 yang hasilnya nanti akan kami sampaikan ke Badan Anggaran DPR RI,” ujar Rifqinizamy saat membuka agenda Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Sebagai informasi, agenda rapat difokuskan pada pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2027 dan RKP-KL Tahun 2027. Sebab itu, terangnya, agenda ini bersifat paparan awal kebutuhan anggaran dari masing-masing mitra kerja yang disertai argumentasi yang kuat.
Menanggapi, Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menilai usulan pagu indikatif yang dipaparkan kementerian dan lembaga pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tambahan anggaran yang diajukan harus benar-benar digunakan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan pelayanan publik.
“Yang disusun ini adalah program rencana Presiden, bukan program rencana kementerian lembaga. Jadi, kita lihat semua tadi pemaparannya memang semua kementerian dan lembaga ini ingin menyukseskan program Presiden,” kata Bob.
Dalam kesempatan yang sama, secara khusus, dirinya menyoroti rencana rekrutmen manajer Koperasi Merah Putih yang disebut akan dilakukan pemerintah. Bob meminta proses rekrutmen dilakukan secara selektif agar para manajer yang ditempatkan di desa-desa benar-benar memiliki kompetensi dan memahami tugasnya.
Menutup pernyataan, Bob menekankan pentingnya menciptakan aparatur sipil negara yang kompeten dan berintegritas melalui dukungan anggaran yang memadai bagi Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Saya berharap yang akan diangkat ini betul-betul punya kompetensi dan memahami program Presiden, sehingga program Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan baik di setiap desa,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (um)
