Abdul Hadi Soroti Minimnya Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi untuk Bangun Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Menteri Transmigrasi RI. Menurutnya, besaran anggaran yang diusulkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini bisa berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyasar masyarakat desa dan daerah tertinggal.

“Catatan kami secara umum, Pak Menteri, bahwasannya anggarannya cukup memilukan, cukup rendah dibanding dengan tahun sebelumnya,” ujar Hadi dalam agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Lebih lanjut, Legislator Dapil NTB II ini menilai keterbatasan anggaran memaksa kementerian untuk bekerja lebih keras mengelola keuangan. Kondisi tersebut, jelasnya, menyebabkan porsi belanja pegawai terlihat lebih dominan dibandingkan belanja pembangunan yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas, akhirnya lebih nampak belanja pegawai kita itu lebih besar daripada belanja operasional pembangunan yang akan kita alokasikan buat masyarakat kita,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Maka dari itu, Hadi mengingatkan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, menurutnya, alokasi anggaran pembangunan perlu diperkuat supaya manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, dan kawasan yang masih sulit dijangkau.

Tidak hanya itu saja, dirinya mendorong upaya bersama antara pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI dengan pemerintah guna memperjuangkan penambahan dan penataan ulang belanja pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa. “Ini yang menjadi perhatian kita. Kita mencoba membicarakan agar bisa merombak belanja pembangunan kita untuk kementerian, khususnya yang terkait dengan masyarakat yang terplosok, jauh, dan desa,” katanya.

Walaupun begitu, ia mengaku khawatir rendahnya alokasi anggaran dapat dipengaruhi oleh penilaian terhadap capaian kinerja kementerian pada tahun-tahun sebelumnya. Harapannya, ke depan, proses sinkronisasi dan pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih agresif supaya berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan dapat segera ditangani.

“Nah ini yang kami dorong agar sinkronisasi anggaran itu selalu lebih agresif untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan masyarakat kita di lapangan,” pungkasnya. (we/um)