//
Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Hubud, di Gedung Nusantara, Senayan.|Foto: Oji/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan membenahi arah kebijakan pengalokasian anggaran dengan memprioritaskan aspek keselamatan penerbangan serta mencari solusi atas masih tingginya harga tiket pesawat domestik. Desakan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen Hubud.
Abdul Hadi menilai penganggaran Ditjen Hubud selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran karena belum mengutamakan program-program prioritas. Ia menyoroti masih terjadinya defisit belanja pegawai dan hak operasional personel di lapangan, serta minimnya alokasi anggaran untuk sektor keselamatan yang dinilai berpotensi melemahkan sistem tanggap darurat di bandara.
"Risiko keamanan penerbangan, kami menemukan misalnya gagalnya pengadaan dan peremajaan mesin X-ray di beberapa lokasi bandara internasional yang merupakan jalur masuk strategis. Kalau terjadi sesuatu, barang terlarang bisa masuk dan berakibat pada adanya sanksi internasional kepada penerbangan kita. Ini kan fatal sekali, kalau kita sudah dicap oleh internasional, orang tidak akan berani lagi datang terbang ke negeri kita," tegasnya di Gedung Nusantara, Senayan, pada Kamis (16/7/2026).
Selain itu, Abdul Hadi juga berpendapat terkait kurang optimalnya perlindungan konsumen dan tata kelola niaga penerbangan sipil, terutama mengenai tingginya harga tiket pesawat domestik.
"Kita sudah memberikan anggaran yang cukup besar untuk subsidi, tetapi harga tiket masih tetap mahal. Lalu masyarakat kita membandingkan dengan harga tiket ke beberapa luar negeri, sehingga banyak diantara para pelanggan itu ke negeri lain dulu, baru masuk ke daerah tujuannya di Indonesia. Ini kan aneh bagi kita. Permasalahan-permasalahan ini mungkin bisa diurai agar apa yang kita keluarkan dalam APBN betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat kita. " tuturnya. (hvt/we)
