Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun kembali skema operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih berorientasi sosial. Menurutnya, penyelenggaraan program perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan menjadi ruang yang berorientasi pada keuntungan bisnis.

Usulan tersebut disampaikan Gamal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Gamal mengusulkan agar BGN melakukan dekomersialisasi program melalui penyesuaian skema insentif bagi mitra penyelenggara. Menurutnya, insentif sebaiknya diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas gizi makanan, bukan memberikan ruang bagi orientasi keuntungan.

Selain itu, ia mendorong BGN memperluas pelibatan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai lembaga sosial dalam penyelenggaraan MBG. Dengan demikian, program tersebut dapat dijalankan berdasarkan semangat gotong royong dan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan menghilangkan motif keuntungan, rasionalisasi insentif, refocus pada gizi, membuka opsi skema dapur tanpa insentif, serta mengubah insentif menjadi bantuan operasional layanan, maka membuka SPPG bukan lagi mencari untung, tetapi mendukung program pemerintah dengan semangat gotong royong," tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Gamal menilai perlunya perubahan skema operasional tersebut karena pelaksanaan MBG saat ini masih lebih banyak dipersepsikan sebagai ruang investasi dibandingkan program sosial. Menurutnya, kondisi itu terlihat dari respons yang muncul ketika sejumlah dapur MBG mengalami moratorium atau penghentian sementara operasional.

"Ketika dapur MBG di-moratorium, di-suspend, kenapa yang berteriak paling keras dan protes ke BGN adalah pengusaha, investor, mitra, bukan anak-anak sekolah, bukan ibu hamil, dan bukan ibu menyusui yang merupakan penerima manfaat program MBG," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi penyelenggaraan MBG perlu dikembalikan pada misi kemanusiaan sebagai program peningkatan gizi masyarakat.

"Kenyataan ini menyingkap tabir pahit bahwa program MBG saat ini masih lebih dominan pada aspek bisnis atau profit oriented ketimbang aspek sosial atau social oriented. Ketika investasi dapur dan margin keuntungan SPPG lebih sering dibahas ketimbang misi kemanusiaan, ini setidaknya menjadi perenungan kita bersama," katanya.

Menurut Gamal, penerapan skema yang lebih berorientasi sosial juga berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dana yang dihemat, lanjutnya, dapat dialokasikan kembali untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi bagi para penerima manfaat.

"Mitra yang berorientasi mencari untung akan mundur secara sukarela, membuka ruang bagi para pejuang sosial yang tulus. Lebih jauh dari itu, pemerintah juga dapat menghemat anggaran yang kemudian dikembalikan untuk meningkatkan kualitas gizi makanan anak-anak bangsa," pungkasnya. (als/ssb)