3 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal yang wajib dipenuhi setiap kementerian dan lembaga. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan tugasnya terhadap kualitas pembangunan nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong pemerintah memperkuat anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lembaga tersebut mampu memperluas jangkauan pengawasan, pendampingan, dan konsultasi kepada pemerintah daerah. Sebab, besarnya wilayah Indonesia serta kompleksitas pengelolaan anggaran negara membutuhkan kapasitas BPKP yang jauh lebih kuat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, perluasan tugas kedua lembaga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengadaan secara optimal.
