//
Anggota Komisi XI DPR RI Fathi, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong pemerintah memperkuat anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lembaga tersebut mampu memperluas jangkauan pengawasan, pendampingan, dan konsultasi kepada pemerintah daerah. Sebab, besarnya wilayah Indonesia serta kompleksitas pengelolaan anggaran negara membutuhkan kapasitas BPKP yang jauh lebih kuat.
Hal itu disampaikan Fathi dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Ia menilai sudah saatnya BPKP menyusun kebutuhan anggaran yang lebih memadai agar dapat menjalankan tugas pengawasan secara optimal.
“Indonesia ini luas sekali, lebih dari 400 kabupaten. Anggaran yang harus diawasi juga sangat besar. Saya pikir tahun depan Bapak harus mengubah desain ini. Jangan malu-malu membuat anggaran yang layak sehingga BPKP bisa lebih kuat,” ujar Fathi.
Ia menyoroti capaian kegiatan konsultasi BPKP yang pada 2025 tercatat sebanyak 1.415 kegiatan. Menurutnya, jumlah tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), serta proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan pendampingan.
“Kalau konsultasi yang dilakukan hanya 1.415 untuk seluruh Indonesia, tentu rasionya sangat sedikit. Kabupaten saja jumlahnya lebih dari 400, belum BUMN dan Proyek Strategis Nasional yang sekarang kita kerjakan cukup banyak,” kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I tersebut.
Fathi berharap BPKP dapat memperbanyak kegiatan konsultasi dan pendampingan kepada para pengguna anggaran di daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, serta mencegah potensi kerugian keuangan negara dan daerah.
“Ke depan harus lebih banyak lagi. Karena sosialisasi ataupun konsultasi kepada para pengguna anggaran di daerah saya pikir masih sangat terbatas,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fathi menilai upaya pencegahan harus menjadi prioritas dalam pengawasan. Ia mengatakan tidak sedikit persoalan dalam pengelolaan anggaran terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
“Mungkin ada orang yang berbuat itu karena ketidaktahuan juga. Nah, ini yang harus kita cegah,” tutupnya. (bit)
