//
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.|Foto: Andri/Alma
PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan integrasi program sosial dan pendidikan melalui pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026).
Maman menegaskan bahwa pesantren memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Menurutnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi pusat layanan sosial, ekonomi, hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Pesantren harus kita dorong menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi dan layanan sosial,” ujar Maman.
Ia menjelaskan, integrasi program lintas sektor menjadi kunci dalam memaksimalkan peran tersebut. DPR mendorong adanya model pengembangan pesantren yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk dalam bidang ekonomi syariah dan layanan publik.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pengembangan Halal Center di lingkungan pesantren melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Model ini dinilai mampu meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
“Di Jawa Barat, kami pernah bekerja sama dengan BPKH membangun Halal Center di pesantren yang melibatkan BPJPH, dan itu berjalan sangat baik. Ke depan, pesantren harus menjadi pusat layanan, bukan sekadar lembaga pendidikan semata,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola program bantuan pendidikan di daerah. Maman mengungkapkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Jawa Tengah yang perlu segera dievaluasi.
“Kami mendapat informasi bahwa distribusi BOSDA di Jawa Tengah belum optimal. Ini perlu dicek dan divalidasi agar program benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Di sisi lain, DPR mengapresiasi program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah memberikan dukungan kepada ratusan mahasiswa. Program ini dinilai penting dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kami di Komisi VIII terus mengawal program PIP, yang saat ini sudah menjangkau sekitar 500 mahasiswa dengan bantuan biaya kuliah per semester. Ini harus terus diperkuat agar manfaatnya semakin luas,” ujar Maman.
Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal integrasi program sosial dan pendidikan berbasis pesantren. Melalui langkah ini, pesantren diharapkan semakin berperan sebagai pilar pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (man/rdn)
