Film

11 artikel dengan tag ini

Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman

Industri dan Pembangunan8 Juni 2026

Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII Samuel JD Wattimena menyoroti beragamnya masukan dari para pemangku kepentingan industri perfilman yang dinilai saling tumpang tindih. Ia mendesak seluruh pelaku industri untuk bersatu merumuskan gagasan terpadu yang pasti terkait revisi Undang-Undang Perfilman.

8 Juni 2026

Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional

PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan mekanisme valuasi kekayaan intelektual (intellectual property/IP) dinilai menjadi langkah krusial untuk membuka akses pembiayaan industri animasi nasional. Tanpa sistem penilaian yang terukur, karya kreatif masih sulit diterima sebagai aset bernilai ekonomi oleh lembaga pembiayaan.

Dukungan Pemerintah terhadap SDM Kreatif Perlu Diperkuat Guna Pengembangan Industri Animasi

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dukungan Pemerintah terhadap SDM Kreatif Perlu Diperkuat Guna Pengembangan Industri Animasi

PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting agar industri animasi nasional mampu tumbuh lebih luas hingga ke daerah-daerah. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kapasitas talenta muda dinilai perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan dukungan ekosistem yang memadai.

Perkuat Diplomasi Budaya, JAFF Berperan Penting sebagai Katalisator Perfilman Indonesia

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Perkuat Diplomasi Budaya, JAFF Berperan Penting sebagai Katalisator Perfilman Indonesia

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan kebijakan perfilman nasional. Pengawasan ini difokuskan pada program pemerintah di bidang perfilman dan pemerataan distribusi karya kreatif.

Komisi VII Dukung Pertumbuhan Industri Film Berbasis Komunitas Masyarakat

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dukung Pertumbuhan Industri Film Berbasis Komunitas Masyarakat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya pertumbuhan industri film yang berbasis pada komunitas masyarakat guna menjaga keberlanjutan perfilman nasional.

Model Bisnis Berbasis Kekayaan Intelektual Belum Sepenuhnya Dipahami Perbankan

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Model Bisnis Berbasis Kekayaan Intelektual Belum Sepenuhnya Dipahami Perbankan

PARLEMENTARIA, Cimahi - Skema pembiayaan yang belum mampu mengakomodasi karakter industri kreatif dinilai masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan studio animasi nasional. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pelaku industri animasi sejatinya memiliki kapasitas dan prospek besar, tetapi erap terkendala akses permodalan karena model bisnis berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) belum sepenuhnya dipahami sektor perbankan.

Sarana Promosi Budaya Lokal, Negara Perlu Dukung Festival Film Bertaraf Internasional

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Sarana Promosi Budaya Lokal, Negara Perlu Dukung Festival Film Bertaraf Internasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) dan anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief menyoroti pentingnya dukungan penuh terhadap festival film bertaraf internasional seperti Netpac Asian Film Festival (JAFF).

Komisi VII Minta Ekraf Fokus Kembangkan Industri Animasi Berbasis Kekayaan Intelektual

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Minta Ekraf Fokus Kembangkan Industri Animasi Berbasis Kekayaan Intelektual

PARLEMENTARIA, Cimahi - Pengembangan ekonomi kreatif dinilai perlu diarahkan lebih kuat pada industri berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) seperti animasi, film, dan konten digital yang memiliki nilai tambah tinggi serta potensi ekspor besar. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, sektor tersebut perlu menjadi fokus penguatan kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke depan.

Putra Nababan: Negara Harus Yakin pada Masa Depan Industri Animasi Tanah Air

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Putra Nababan: Negara Harus Yakin pada Masa Depan Industri Animasi Tanah Air

PARLEMENTARIA, Cimahi - Keseriusan negara dalam mendukung industri animasi nasional dinilai perlu diwujudkan melalui keberpihakan yang lebih konkret, mulai dari pembiayaan hingga penguatan ekosistem kreatif. Dukungan tersebut dinilai penting agar industri animasi Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pelaksana produksi, tetapi juga berkembang sebagai pemilik karya dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang berdaya saing global.

Penguatan Promosi Dinilai Penting agar Studio Animasi Lokal Naik Kelas

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Penguatan Promosi Dinilai Penting agar Studio Animasi Lokal Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan promosi dan perluasan akses pasar dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar studio animasi lokal mampu berkembang dan naik kelas. Dukungan tersebut diperlukan supaya pelaku industri animasi tidak hanya bertahan sebagai pelaksana produksi, tetapi juga mampu memperluas jejaring bisnis, menarik investor, dan mengembangkan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) lokal.

Tantangan Perfilman RI Bukan Hanya Akses Layar, Tapi Juga Regulasi

Industri dan Pembangunan9 April 2026

Industri dan Pembangunan

Tantangan Perfilman RI Bukan Hanya Akses Layar, Tapi Juga Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai persoalan perfilman nasional tidak bisa hanya dilihat dari sempitnya akses layar bioskop. Namun harus diperluas pada aspek yang lebih menyeluruh seperti: insentif, infrastruktur, sistem industri, hingga pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman.