Film

14 artikel dengan tag ini

RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin

Industri dan Pembangunan22 Juni 2026

RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi industri film nasional yang dinilainya tengah mengalami anomali. Di satu sisi, Indonesia memiliki talenta kreatif yang melimpah. Di sisi lain, konten film lokal justru didominasi tema sempit, sementara pasar hiburan dalam negeri terus dibanjiri produk asing.

22 Juni 2026

Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital

Industri dan Pembangunan22 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas jangkauan film nasional hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur bioskop memadai. Selama ini katanya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada minimnya penayangan film nasional di jaringan bioskop besar. Namun, persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan distribusi yang dihadapi para pembuat film.

Lamhot Sinaga: Eksibitor Pegang 3 Kendali Sekaligus, Praktik Ini Sangat Berbahaya bagi Industri Film RI

Industri dan Pembangunan22 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Lamhot Sinaga: Eksibitor Pegang 3 Kendali Sekaligus, Praktik Ini Sangat Berbahaya bagi Industri Film RI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengkritik keras struktur industri perfilman Indonesia yang dinilai sarat praktik tidak sehat. Ia menyoroti kondisi di mana satu entitas secara bersamaan berperan sebagai eksibitor, importir, sekaligus pemilik rumah produksi, sebuah penguasaan vertikal yang disebutnya sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan sineas independen.

Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman

Industri dan Pembangunan8 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII Samuel JD Wattimena menyoroti beragamnya masukan dari para pemangku kepentingan industri perfilman yang dinilai saling tumpang tindih. Ia mendesak seluruh pelaku industri untuk bersatu merumuskan gagasan terpadu yang pasti terkait revisi Undang-Undang Perfilman.

Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional

PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan mekanisme valuasi kekayaan intelektual (intellectual property/IP) dinilai menjadi langkah krusial untuk membuka akses pembiayaan industri animasi nasional. Tanpa sistem penilaian yang terukur, karya kreatif masih sulit diterima sebagai aset bernilai ekonomi oleh lembaga pembiayaan.

Dukungan Pemerintah terhadap SDM Kreatif Perlu Diperkuat Guna Pengembangan Industri Animasi

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dukungan Pemerintah terhadap SDM Kreatif Perlu Diperkuat Guna Pengembangan Industri Animasi

PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting agar industri animasi nasional mampu tumbuh lebih luas hingga ke daerah-daerah. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kapasitas talenta muda dinilai perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan dukungan ekosistem yang memadai.

Perkuat Diplomasi Budaya, JAFF Berperan Penting sebagai Katalisator Perfilman Indonesia

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Perkuat Diplomasi Budaya, JAFF Berperan Penting sebagai Katalisator Perfilman Indonesia

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan kebijakan perfilman nasional. Pengawasan ini difokuskan pada program pemerintah di bidang perfilman dan pemerataan distribusi karya kreatif.

Komisi VII Dukung Pertumbuhan Industri Film Berbasis Komunitas Masyarakat

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dukung Pertumbuhan Industri Film Berbasis Komunitas Masyarakat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya pertumbuhan industri film yang berbasis pada komunitas masyarakat guna menjaga keberlanjutan perfilman nasional.

Model Bisnis Berbasis Kekayaan Intelektual Belum Sepenuhnya Dipahami Perbankan

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Model Bisnis Berbasis Kekayaan Intelektual Belum Sepenuhnya Dipahami Perbankan

PARLEMENTARIA, Cimahi - Skema pembiayaan yang belum mampu mengakomodasi karakter industri kreatif dinilai masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan studio animasi nasional. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pelaku industri animasi sejatinya memiliki kapasitas dan prospek besar, tetapi erap terkendala akses permodalan karena model bisnis berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) belum sepenuhnya dipahami sektor perbankan.

Sarana Promosi Budaya Lokal, Negara Perlu Dukung Festival Film Bertaraf Internasional

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Sarana Promosi Budaya Lokal, Negara Perlu Dukung Festival Film Bertaraf Internasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) dan anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief menyoroti pentingnya dukungan penuh terhadap festival film bertaraf internasional seperti Netpac Asian Film Festival (JAFF).

Komisi VII Minta Ekraf Fokus Kembangkan Industri Animasi Berbasis Kekayaan Intelektual

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Minta Ekraf Fokus Kembangkan Industri Animasi Berbasis Kekayaan Intelektual

PARLEMENTARIA, Cimahi - Pengembangan ekonomi kreatif dinilai perlu diarahkan lebih kuat pada industri berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) seperti animasi, film, dan konten digital yang memiliki nilai tambah tinggi serta potensi ekspor besar. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, sektor tersebut perlu menjadi fokus penguatan kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke depan.

Putra Nababan: Negara Harus Yakin pada Masa Depan Industri Animasi Tanah Air

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Putra Nababan: Negara Harus Yakin pada Masa Depan Industri Animasi Tanah Air

PARLEMENTARIA, Cimahi - Keseriusan negara dalam mendukung industri animasi nasional dinilai perlu diwujudkan melalui keberpihakan yang lebih konkret, mulai dari pembiayaan hingga penguatan ekosistem kreatif. Dukungan tersebut dinilai penting agar industri animasi Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pelaksana produksi, tetapi juga berkembang sebagai pemilik karya dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang berdaya saing global.