Perkuat Diplomasi Budaya, JAFF Berperan Penting sebagai Katalisator Perfilman Indonesia

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan kebijakan perfilman nasional. Pengawasan ini difokuskan pada program pemerintah di bidang perfilman dan pemerataan distribusi karya kreatif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja KDFN, Chusnunia Chalim, saat memimpin pertemuan Komisi VII dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) di Yogyakarta, (05/06/2026).

"Panja KDFN dibentuk untuk memastikan bahwa kreativitas dan distribusi film nasional tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi benar-benar implementatif, inklusif, dan mendukung daya saing sineas Indonesia di tingkat global," imbuhnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB ini menilai JAFF memiliki peran strategis sebagai katalisator ekosistem perfilman Indonesia. Ia menyebutkan bahwa festival internasional berbasis Asia ini terbukti mampu memperluas distribusi film nasional sekaligus memperkuat diplomasi budaya.

Tak hanya itu, JAFF juga dinilai berdampak langsung dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kreatif beserta promosi pariwisata daerah.

"Namun, di tengah peran besar tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati, antara lain keterbatasan pembiayaan, akses distribusi yang belum merata, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu bersaing dengan festival film internasional lainnya," urainya.

Terkait hal itu, Chusnunia mendorong agar forum dialog industri yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Ia mengusulkan pendekatan sistematis dengan beberapa langkah penyelesaian masalah.

Pertama, mengidentifikasi berbagai kendala regulasi dan implementasi di lapangan, serta kedua, menghimpun aspirasi para pelaku industri film secara komprehensif.

"Kami berharap dialog ini menjadi ruang konstruktif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan aplikatif," pungkasnya.(ysw/rdn)