//
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Husein Fadlulloh dalam kegiatan “Kolaborasi Parlemen-Akademisi untuk Penguatan Diplomasi” yang digelar di Unpam, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (11/3/2026). Foto : We/Andri.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya kolaborasi antara Parlemen dan kalangan akademisi dalam memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan “Kolaborasi Parlemen-Akademisi untuk Penguatan Diplomasi” yang digelar di Universitas Pamulang (Unpam), Tangerang Selatan, Banten, Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutannya, Husein menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog dengan sivitas akademika Unpam. Menurutnya, diplomasi di era modern tidak lagi hanya dijalankan melalui jalur pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi pemikiran dari kalangan akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil.
“Pertemuan ini sangat penting karena diplomasi di era modern tidak lagi dijalankan hanya melalui jalur pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan kontribusi pemikiran dari kalangan akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Husein menjelaskan, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi diplomasi parlemen, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum internasional, baik pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.
Ia menambahkan dalam menjalankan fungsi tersebut, BKSAP tidak hanya berfokus pada kegiatan luar negeri, tetapi juga aktif melakukan diseminasi dan dialog di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan agenda diplomasi Indonesia didukung oleh pemikiran akademik yang kuat serta partisipasi publik yang luas.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan perkembangan sejumlah Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk BKSAP sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi kebijakan Indonesia.
Beberapa Panja yang telah menyelesaikan tugasnya antara lain Panja Organisasi Internasional (OI) yang bertujuan memperkuat posisi dan kontribusi Indonesia di berbagai organisasi internasional serta memastikan kepentingan nasional dapat diperjuangkan secara efektif di forum global.
Selain itu, terdapat pula Panja Open Government–Parliament (OGP) yang berfokus pada penguatan prinsip keterbukaan pemerintahan, transparansi, serta partisipasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Sementara itu, saat ini BKSAP tengah menjalankan beberapa Panja yang berkaitan dengan isu-isu strategis masa depan, di antaranya Panja Artificial Intelligence (AI) dan Panja Diplomasi Parlemen Perjanjian Perdagangan Indonesia (DPPPI).
Ke depan, BKSAP juga merencanakan pembentukan sejumlah Panja strategis lainnya, antara lain Panja Pekerja Migran Indonesia serta Panja Manajemen Keuangan Pusat dan Daerah.
Husein menegaskan, kolaborasi antara parlemen dan dunia akademik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia.
“Akademisi memiliki peran strategis dalam menyediakan riset, analisis kebijakan, serta perspektif kritis yang dapat memperkaya proses perumusan kebijakan dan posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional,” katanya.
Melalui forum tersebut, ia berharap dapat menggali berbagai masukan, gagasan, serta perspektif akademik dari civitas akademika Unpam. Dengan demikian, diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP tidak hanya bersifat representatif, tetapi juga berbasis pengetahuan, data, dan analisis yang kuat. •we/rdn
