//
Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator Sue Lines di Parliament House, Canberra, Australia.|Foto: Ist/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Diplomasi parlemen dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Australia, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, dan kebudayaan. Berangkat dari keyakinan ini, Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong penguatan dialog antar lembaga legislatif agar hubungan kedua negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut politisi yang akrab disapa Ibas, hubungan bilateral tidak cukup hanya dibangun melalui komunikasi antarpemerintah. Interaksi antar lembaga parlemen dan masyarakat juga perlu diperluas untuk memperkuat kepercayaan serta menjaga kesinambungan kemitraan kedua negara.
Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator Sue Lines di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (15/10/2026) lalu.
“Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Ibas melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menilai kedekatan geografis Indonesia dan Australia merupakan modal penting untuk mengembangkan kerja sama yang lebih konkret. Penguatan hubungan tersebut juga perlu diarahkan pada kepentingan bersama, termasuk stabilitas kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, ada lima bidang yang dapat dikembangkan melalui diplomasi parlemen. Pertama, pertukaran parlemen dan pengalaman kelembagaan untuk memperkuat demokrasi serta tata kelola pemerintahan.
Kedua, optimalisasi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Perjanjian yang berlaku sejak 5 Juli 2020 tersebut menjadi salah satu kerangka kerja sama ekonomi kedua negara.
Ketiga, penguatan dialog mengenai keamanan bersama, termasuk pembahasan Treaty on Common Security dengan tetap memperhatikan kewenangan dan mekanisme kelembagaan masing-masing negara. Keempat, perluasan kerja sama pendidikan dan kebudayaan melalui beasiswa, pertukaran pelajar, peningkatan kapasitas generasi muda, serta pengenalan seni dan tradisi kedua negara.
Kelima, pertukaran pengalaman mengenai sistem ketatanegaraan dan keterwakilan masyarakat. Dialog ini diharapkan memperkaya pemahaman kedua pihak mengenai peran lembaga perwakilan dalam menjalankan demokrasi sesuai konstitusi masing-masing.
Ibas menegaskan, diplomasi parlemen dapat melengkapi diplomasi resmi pemerintah dengan membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan. Hubungan antarlembaga legislatif juga diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika politik dan pergantian kepemimpinan di kedua negara.
“Ke depan, terdapat banyak peluang yang dapat kita kembangkan bersama. Melalui diplomasi parlemen yang kuat, kita dapat menerjemahkan prioritas bersama menjadi kerja sama yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua bangsa,” tandasnya. (uc/um)
