Konflik Agraria

26 artikel dengan tag ini

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari isu agraria, khususnya menyangkut wilayah adat, tanah ulayat, serta masyarakat adat yang berada di kawasan kehutanan. Menurutnya, aspek kultur dan kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat dengan persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah.

8 Oktober 2026

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jambi — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap berbagai persoalan pertanahan, khususnya konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan badan usaha milik negara (BUMN), instansi pemerintah, maupun pihak lainnya. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan yang selama ini sulit diselesaikan di daerah dapat memperoleh jalur penyelesaian yang lebih komprehensif melalui kebijakan Reforma Agraria.

Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo segera memetakan dan memprioritaskan penyelesaian konflik pertanahan yang menyangkut kepentingan rakyat. Pesan tersebut disampaikannya menyusul pelantikan Dedi sebagai Kepala BRAN dalam rangkaian pergantian sejumlah pejabat negara pada Kamis (1/10/2026) lalu.

Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong pemerintah memperkuat penyelesaian persoalan agraria dan pertanahan di daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar tidak hanya sekedar menjadi forum koordinasi, melainkan benar-benar bekerja menyelesaikan konflik dan sengketa agraria serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program reforma agraria.

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain terjadi akibat pemberian izin, penetapan batas wilayah, hingga kebijakan antarlembaga pemerintah yang tidak sinkron dan akhirnya berdampak kepada masyarakat.

16 September 2026

Di Balik Konflik Agraria Sukajaya, Ada Lahan yang Hancur dan Anak-Anak yang Trauma

Kesejahteraan Rakyat7 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Di Balik Konflik Agraria Sukajaya, Ada Lahan yang Hancur dan Anak-Anak yang Trauma

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Konflik agraria di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, bukan sekadar persoalan sertifikat dan batas tanah. Di baliknya, terdapat keluarga petani yang mengaku kehilangan lahan garapan, sumber penghidupan, dan rasa aman. Bahkan, anak-anak disebut mengalami trauma setelah menyaksikan ketegangan dan dugaan kekerasan yang menimpa keluarga mereka.

Konflik Agraria Sukajaya Memanas, BAM Turun Tangan

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Konflik Agraria Sukajaya Memanas, BAM Turun Tangan

PARLEMENTARIA, Kab. Bogor — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan terjadinya kekerasan maupun intimidasi terhadap masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. Kehadiran negara harus diwujudkan melalui perlindungan kepada masyarakat sekaligus penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan prinsip keadilan.

6 September 2026

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menegaskan bahwa penyusunan RUU Reforma Agraria ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung di tengah masyarakat selama puluhan tahun. Penyelesaian konflik menjadi tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui regulasi tersebut.

Hentikan Premanisme dan Tindakan Represif dalam Sengketa Agraria di Sukajaya Bogor!

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hentikan Premanisme dan Tindakan Represif dalam Sengketa Agraria di Sukajaya Bogor!

PARLEMENTARIA, JAKARTA – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mengecam keras segala bentuk tindakan represif dan premanisme dalam penanganan konflik pertanahan di daerah. Pria yang kerap disapa Kang Aher itu menegaskan bahwa aksi kekerasan merupakan tindak pidana murni yang terpisah dari substansi sengketa hukum pertanahan.

BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendesak penyelesaian yang seadil-adilnya terkait konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat penggarap di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pria yang akrab disapa Aher ini mengupayakan langkah mediasi agar masyarakat tetap dapat mengelola lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari.

Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong sinkronisasi data antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan dan konflik pertanahan. Menurutnya, kesamaan data menjadi penting agar pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah serta karakteristik persoalan tanah yang terjadi di masyarakat.

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, persoalan pertanahan yang telah berlangsung sejak lama tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana.