Konflik Agraria

21 artikel dengan tag ini

Di Balik Konflik Agraria Sukajaya, Ada Lahan yang Hancur dan Anak-Anak yang Trauma

Kesejahteraan Rakyat7 September 2026

Di Balik Konflik Agraria Sukajaya, Ada Lahan yang Hancur dan Anak-Anak yang Trauma

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Konflik agraria di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, bukan sekadar persoalan sertifikat dan batas tanah. Di baliknya, terdapat keluarga petani yang mengaku kehilangan lahan garapan, sumber penghidupan, dan rasa aman. Bahkan, anak-anak disebut mengalami trauma setelah menyaksikan ketegangan dan dugaan kekerasan yang menimpa keluarga mereka.

7 September 2026

Konflik Agraria Sukajaya Memanas, BAM Turun Tangan

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Konflik Agraria Sukajaya Memanas, BAM Turun Tangan

PARLEMENTARIA, Kab. Bogor — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan terjadinya kekerasan maupun intimidasi terhadap masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. Kehadiran negara harus diwujudkan melalui perlindungan kepada masyarakat sekaligus penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan prinsip keadilan.

6 September 2026

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menegaskan bahwa penyusunan RUU Reforma Agraria ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung di tengah masyarakat selama puluhan tahun. Penyelesaian konflik menjadi tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui regulasi tersebut.

Hentikan Premanisme dan Tindakan Represif dalam Sengketa Agraria di Sukajaya Bogor!

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hentikan Premanisme dan Tindakan Represif dalam Sengketa Agraria di Sukajaya Bogor!

PARLEMENTARIA, JAKARTA – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mengecam keras segala bentuk tindakan represif dan premanisme dalam penanganan konflik pertanahan di daerah. Pria yang kerap disapa Kang Aher itu menegaskan bahwa aksi kekerasan merupakan tindak pidana murni yang terpisah dari substansi sengketa hukum pertanahan.

BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendesak penyelesaian yang seadil-adilnya terkait konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat penggarap di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pria yang akrab disapa Aher ini mengupayakan langkah mediasi agar masyarakat tetap dapat mengelola lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari.

Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong sinkronisasi data antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan dan konflik pertanahan. Menurutnya, kesamaan data menjadi penting agar pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah serta karakteristik persoalan tanah yang terjadi di masyarakat.

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, persoalan pertanahan yang telah berlangsung sejak lama tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana.

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pengawalan terhadap sengketa lahan pertanian, konflik pertanahan, dan penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama DPR RI dalam membela hak-hak rakyat di daerah.

Konflik Lahan Tak Kunjung Tuntas, Legislator Soroti Lemahnya Koordinasi Pemerintah

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Konflik Lahan Tak Kunjung Tuntas, Legislator Soroti Lemahnya Koordinasi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria, sengketa lahan pertanian, dan perambahan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi semata. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat serta koordinasi terpadu antar-kementerian agar persoalan klasik yang kerap berulang di daerah dapat tuntas secara mendasar.

Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian

Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pemenuhan kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat merupakan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh diabaikan.

Mercy Barends Tekankan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Konflik Agraria Maluku Utara

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Tekankan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Konflik Agraria Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan yang lebih berkeadilan dalam menangani perkara yang menjerat Kepala Suku masyarakat adat di Malifut, Halmahera Utara, Afrida Erna Ngato. Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak atas wilayah serta ruang hidupnya.