Konflik Agraria

26 artikel dengan tag ini

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Jangan Ragukan Komitmen Komisi IV DPR RI, Jaelani: Kami Kawal Sengketa Lahan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pengawalan terhadap sengketa lahan pertanian, konflik pertanahan, dan penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama DPR RI dalam membela hak-hak rakyat di daerah.

20 Agustus 2026

Konflik Lahan Tak Kunjung Tuntas, Legislator Soroti Lemahnya Koordinasi Pemerintah

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Konflik Lahan Tak Kunjung Tuntas, Legislator Soroti Lemahnya Koordinasi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria, sengketa lahan pertanian, dan perambahan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi semata. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat serta koordinasi terpadu antar-kementerian agar persoalan klasik yang kerap berulang di daerah dapat tuntas secara mendasar.

Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian

Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pemenuhan kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat merupakan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh diabaikan.

Mercy Barends Tekankan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Konflik Agraria Maluku Utara

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Tekankan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Konflik Agraria Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan yang lebih berkeadilan dalam menangani perkara yang menjerat Kepala Suku masyarakat adat di Malifut, Halmahera Utara, Afrida Erna Ngato. Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak atas wilayah serta ruang hidupnya.

Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI menilai lambatnya penyelesaian konflik agraria dan redistribusi lahan di Bali bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan karena pasifnya kepemimpinan para kepala daerah. Ketidakaktifan kepala daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tersebut menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh mafia tanah, yang berujung pada melonjaknya harga lahan dan terpinggirkannya masyarakat lokal.

Bias Layar Dukung Penyelesaian Humanis Hadapi Sengketa Tanah Adat di NTT

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bias Layar Dukung Penyelesaian Humanis Hadapi Sengketa Tanah Adat di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar mendorong penyelesaian sengketa tanah adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang humanis. Menurutnya, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, maupun pihak swasta perlu ditangani secara adil agar tidak berkembang menjadi persoalan hak asasi manusia (HAM).

Kang Aher: Penyelesaian Konflik Agraria Harus Komprehensif demi Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kang Aher: Penyelesaian Konflik Agraria Harus Komprehensif demi Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya penyelesaian konflik agraria secara komprehensif agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah lama mereka tempati dan manfaatkan. Menurutnya, persoalan tumpang tindih status lahan masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!

PARLEMENTARIA, Ketapang - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti konflik agraria Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan korporasi, yang dinilai merugikan masyarakat desa setempat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka.

Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai eskalasi konflik agraria yang kian meluas antara masyarakat adat dan korporasi menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur kepastian hukum wilayah adat harus segera disahkan. Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional.

Jeritan Petani dan Masyarakat Adat Mengadu ke DPR, Alami Intimidasi Akibat Konflik Agraria

News24 Juni 2026

News

Jeritan Petani dan Masyarakat Adat Mengadu ke DPR, Alami Intimidasi Akibat Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tangis dan cerita pilu seketika membuncah di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Terhadap pimpinan DPR RI yang hadir di ruangan itu, para perwakilan petani dan masyarakat adat tidak lagi sekadar mengeluhkan persoalan sengketa lahan, melainkan jeritan bertahan hidup yang merenggut martabat manusia.

Terima Aduan Masyarakat Indragiri Hilir, BAM DPR RI Tekankan Prinsip Keadilan Agraria

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Aduan Masyarakat Indragiri Hilir, BAM DPR RI Tekankan Prinsip Keadilan Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menekankan pentingnya prinsip keadilan agraria dalam penyelesaian konflik lahan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Hal tersebut disampaikannya saat menerima aspirasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kemuning dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).