//
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) Komisi VII DPR RI di Senayan.|Foto : Kresno/Alma.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi industri film nasional yang dinilainya tengah mengalami anomali. Di satu sisi, Indonesia memiliki talenta kreatif yang melimpah. Di sisi lain, konten film lokal justru didominasi tema sempit, sementara pasar hiburan dalam negeri terus dibanjiri produk asing.
"Kita menjadi market film. Dulu telenovela, lalu drakor, sekarang dracin. Kita sendiri enggak tumbuh," ujar Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) Komisi VII DPR RI di Senayan, Senin (22/6/2026).
Lamhot mengkritik dominasi tema horor dan kisah perselingkuhan dalam produksi film Indonesia. Menurutnya, tema-tema tersebut tidak mencerminkan potensi budaya dan kekayaan sejarah bangsa yang seharusnya bisa menjadi kekuatan naratif film nasional.
"Tema-tema film kita itu lebih kepada dua tematik: satu adalah horor, kedua adalah perselingkuhan. Sementara kita dari Komisi VII ini mendorong film-film kita juga sebagai instrumen promosi pariwisata dan instrumen untuk menguatkan budaya kita," tegasnya.
Ia mencontohkan minimnya film yang mengangkat kepahlawanan tokoh sejarah seperti Diponegoro dan Sisingamangaraja, serta hampir tidak adanya film yang mempromosikan destinasi wisata unggulan Indonesia seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Danau Toba. "Film James Bond saja sampai diproduksi di Venezia, padahal Venezia juga sudah sangat terkenal pariwisatanya. Hanya tujuannya untuk mempromosikan Venezia. Kita belum ada seperti itu," kata Lamhot.
Kondisi ini, menurut Lamhot, bukan semata persoalan selera pasar, melainkan cerminan dari lemahnya ekosistem distribusi yang mendorong produser berlomba membuat konten berisiko rendah demi memastikan akses layar. Ia menyebut ketiadaan lembaga yang dapat mendorong nilai edukatif dan budaya dalam proses kurasi konten sebagai salah satu akar masalahnya.
Panja KDFN merekomendasikan agar industri perfilman nasional dioptimalkan sebagai instrumen strategis promosi budaya dan pariwisata. Selain itu, Panja mendorong pemerintah menyediakan subsidi distribusi dan insentif khusus bagi karya yang mengangkat keberagaman budaya lokal, serta mewajibkan analisis dampak ekonomi (multiplier effect) dari kehadiran ekosistem perfilman di suatu daerah, bukan hanya bagi pemilik modal.
Panja juga mendesak pemerintah merespons masifnya dampak kecerdasan buatan (AI) di sektor kreatif dengan menyusun tata kelola regulasi yang adaptif, mengacu pada kebijakan industri perfilman global seperti yang diterapkan di Hollywood.
Dalam rapat yang sama, Cinema Poetica memaparkan bahwa ekosistem perfilman Indonesia membutuhkan investasi yang lebih serius di sektor distribusi dan edukasi, dua komponen yang selama ini jauh tertinggal dibanding pendanaan produksi. Lembaga yang pada 2024 dipercaya Bappenas untuk melakukan studi evaluasi ekosistem perfilman nasional itu mencatat, ketiadaan tolok ukur atas dampak perfilman bagi promosi pariwisata dan pendapatan daerah menjadi salah satu kelemahan struktural yang perlu segera diatasi.
PT Rangkai Kreativitas Indonesia menyebut kondisi ini sebagai mismatch supply demand yang nyata: talenta baru berlimpah, namun etalase tayang sangat terbatas. Platform VOD lokal yang beroperasi di 20 provinsi itu mendorong perlunya dukungan dari berbagai pihak agar publik menonton film lokal di platform lokal secara legal dan terjangkau, sekaligus memperkuat posisi platform dalam negeri di tengah dominasi layanan streaming global. (ndy/aha)
