PIP

12 artikel dengan tag ini

Muhammad Hoerudin Amin Minta PIP Menjangkau Anak Didik Kelompok Bermain

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Muhammad Hoerudin Amin Minta PIP Menjangkau Anak Didik Kelompok Bermain

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin mendorong pemerintah memperluas cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak usia dini, termasuk peserta didik Kelompok Bermain (KB). Menurutnya, bantuan pendidikan tidak semestinya hanya menjangkau anak TK usia 5–6 tahun, tetapi juga anak usia dini yang memperoleh layanan pendidikan melalui KB.

21 September 2026

Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

Kesejahteraan Rakyat1 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menilai kebutuhan riil peserta didik harus menjadi dasar dalam menentukan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Menurutnya, penggunaan data desil sebagai tolok ukur utama berpotensi membuat peserta didik yang membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi.

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah memperjelas pengelompokan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dalam RAPBN 2027. Pasalnya, kedua program tersebut merupakan bagian dari anggaran pendidikan sehingga tidak semestinya kembali dicatat sebagai bagian dari anggaran perlindungan sosial (Perlinsos).

Aprozi Alam Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Lampung

Kesejahteraan Rakyat10 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Aprozi Alam Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Lampung

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Lampung melalui optimalisasi program bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP).

10 Agustus 2026

La Tinro Minta Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dan Perluas Penerima PIP di Maros

Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

La Tinro Minta Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dan Perluas Penerima PIP di Maros

PARLEMENTARIA, Maros – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pemerintah mempercepat revitalisasi sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menurutnya, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, terutama di sekolah yang bangunannya telah berusia puluhan tahun maupun yang setiap tahun terdampak banjir.

Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan

Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Lisda Hendrajoni Siap Perjuangkan Aspirasi Madrasah yang Terdampak Berkurangnya Penerima PIP

Kesejahteraan Rakyat26 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lisda Hendrajoni Siap Perjuangkan Aspirasi Madrasah yang Terdampak Berkurangnya Penerima PIP

PARLEMENTARIA, Pesawaran – Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni berkomitmen memperjuangkan aspirasi madrasah yang terdampak berkurangnya jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2026. Komitmen tersebut disampaikan setelah Komisi VIII menerima keluhan dari sejumlah guru madrasah negeri di Kabupaten Pesawaran yang mengaku mengalami penurunan jumlah peserta didik akibat banyak siswa tidak lagi memperoleh bantuan pendidikan tersebut.

Andi Muawiyah Minta Mekanisme Penetapan Penerima PIP Berbasis Desil Dievaluasi

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Andi Muawiyah Minta Mekanisme Penetapan Penerima PIP Berbasis Desil Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang menggunakan klasifikasi desil. Menurutnya, perubahan status ekonomi dalam pendataan tidak boleh mengurangi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga yang masih membutuhkan.

Muhammad Husni Dorong Optimalisasi PIP untuk Santri dan Dayah di Aceh

Kesejahteraan Rakyat27 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Husni Dorong Optimalisasi PIP untuk Santri dan Dayah di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengoptimalkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi santri di Aceh. Menurutnya, peningkatan akses bantuan pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat keberlangsungan dayah dan pesantren yang selama ini berperan besar dalam pendidikan keagamaan masyarakat Aceh.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan

Ekonomi dan Keuangan26 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung pembangunan daerah. Komitmen ini ditunjukkan dengan kolaborasi antara PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Geo Dipa Energi yang melakukan program peningkatan kualitas rumah pada daerah kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Legislator Dorong Penambahan Anggaran PIP untuk Mahasiswa Kurang Mampu di Bali

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Dorong Penambahan Anggaran PIP untuk Mahasiswa Kurang Mampu di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan kebutuhan bantuan pendidikan di perguruan tinggi masih cukup tinggi, termasuk di Bali yang minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya.