La Tinro Minta Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dan Perluas Penerima PIP di Maros

PARLEMENTARIA, Maros – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pemerintah mempercepat revitalisasi sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menurutnya, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, terutama di sekolah yang bangunannya telah berusia puluhan tahun maupun yang setiap tahun terdampak banjir.

Hal tersebut disampaikan La Tinro usai meninjau SD Negeri 111 Inpres Maros dan SMP Negeri 2 Maros dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026).

Di SD Negeri 111 Inpres Maros, La Tinro mengapresiasi kondisi kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai relatif baik. Namun, ia menilai sekolah tersebut tetap membutuhkan revitalisasi karena sebagian besar bangunannya telah berdiri sejak dekade 1980-an.

"Memang kendala-kendala yang kami bicarakan masih banyak yang perlu menjadi perhatian, khususnya masalah revitalisasi. Revitalisasi ini sudah banyak bangunan yang sudah sejak tahun 80-an dan masih ada juga beberapa tambahan-tambahan seperti perpustakaan dan lain-lain yang sangat diperlukan oleh sekolah ini," ujarnya.

Legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III itu juga menilai sekolah tersebut layak menjadi prioritas karena memiliki berbagai prestasi akademik maupun nonakademik.

"Sekolah ini juga cukup berprestasi dan perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, diharapkan bahwa revitalisasi yang dibutuhkan ini dapat segera dikerjakan," katanya.

Selain infrastruktur, La Tinro menyebut kebutuhan tenaga pendidik di SD Negeri 111 Inpres Maros relatif telah terpenuhi. Mayoritas guru telah bersertifikasi dan hanya tersisa satu guru berstatus PPPK paruh waktu.

Sementara itu, saat meninjau SMP Negeri 2 Maros, Komisi X DPR RI menemukan persoalan yang lebih kompleks. Selain masih terdapat guru berstatus honorer, sekolah tersebut setiap tahun terdampak banjir yang mengganggu proses belajar mengajar.

Menurut La Tinro, banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar 1,5 meter memaksa kegiatan pembelajaran dihentikan setiap musim hujan.

"Yang sangat mengharukan, karena pada sekolah ini setiap tahun mengalami banjir. Sehingga anak sekolah yang belajar mengajar diberhentikan. Ketinggian air ini mencapai sampai 1 meter setengah," ungkapnya.

Karena itu, ia meminta agar revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek mitigasi bencana, termasuk meninggikan konstruksi sekolah dan menyediakan akses yang tetap dapat digunakan saat banjir.

"Jika revitalisasi ini dilakukan, perlu bangunannya itu dipertinggi dan ada jalan khusus yang dibuat agar supaya pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

La Tinro juga menyoroti belum selarasnya kebijakan mengenai guru honorer antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK). Menurutnya, perbedaan pandangan tersebut menyebabkan kepastian status para guru honorer belum terselesaikan.

"Pendapat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak ada lagi guru honorer. Di sisi lain, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) menyampaikan bahwa bisa guru honorer ini menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," katanya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu berharap Komisi X DPR RI dapat memfasilitasi koordinasi antara BKN dan Direktorat Jenderal BGTK untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi para guru honorer.

"Yang terbaik adalah guru-guru yang masih honorer sekarang masih dibolehkan untuk bisa mendaftarkan lagi sebagai guru PPPK Paruh Waktu. Itu solusi yang terbaik," tegasnya.

Selain itu, La Tinro menilai cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Maros masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan, dari sekitar 500 siswa di salah satu sekolah, penerima PIP masih kurang dari 100 orang.

"Program Indonesia Pintar (PIP) masih sangat kurang. Ada satu sekolah dengan jumlah siswanya kurang lebih 500, tetapi yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) masih di bawah 100," ujarnya.

Karena itu, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat PIP agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala biaya.

"Diharapkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) ini bisa didapatkan oleh siswa-siswi kita secara total. Tidak boleh lagi ada yang tidak bersekolah hanya karena masalah pembiayaan," pungkasnya. (aas/ssb)