//
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur.|Foto : Upi/Alma
PARLEMENTARIA, Surabaya - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor maritim, mulai dari konsolidasi industri galangan kapal, pengembangan transportasi laut, hingga optimalisasi aset infrastruktur pelabuhan.
Politisi Fraksi PAN ini menilai bahwa keberadaan ekosistem maritim yang kuat dan modern merupakan syarat mutlak bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menjaga konektivitas logistik nasional.
"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing dan harus mampu beradaptasi dan meningkatkan daya saing agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara merata,” ujarnya di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Dalam pembahasan mengenai konsolidasi BUMN galangan kapal dan PT PAL Indonesia, Komisi VI DPR RI, kata Eko, juga menyoroti pentingnya dukungan skema pendanaan serta penjaminan perbankan untuk mendorong kemampuan industri galangan kapal dalam negeri.
Eko berpandangan bahwa kendala utama pengembangan galangan kapal nasional bukan terletak pada kesiapan sumber daya manusia (SDM), melainkan pada kepastian dukungan keuangan. "Saya melihat kemampuan itu bukan bicara masalah SDM, Pak. Bisa keuangan. Tapi kan bicara keuangan kan kalau misalnya ada jaminan-jaminan, perbankan pasti juga mau, Pak. Gitu. Saya yakin bisa, jadi saya yakin pasti nanti in-line," tegasnya.
Selain masalah industri galangan kapal, ia juga memberikan catatan kritis terhadap pemanfaatan aset infrastruktur pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero), khususnya pada proyek kawasan Pelabuhan Benoa di Bali.
"Lahan yang sebelah sana juga masih kosong melompong. Katanya buat entertainment, lalu buat parkir dan sebagainya, tapi sampai sekarang juga belum terbukti bisa ada tempat konser, lalu ada one-stop entertainment, dan sebagainya. Saya minta update terkini apa yang akan dilakukan," jelasnya.
Ia juga, menegaskan bahwa pengawasan secara langsung ke lapangan sangat penting untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan kendala BUMN di daerah.
"Kehadiran kami di Surabaya bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan, tetapi untuk melihat secara langsung perkembangan berbagai program strategis yang sedang dijalankan, sekaligus menyerap aspirasi, tantangan, dan kebutuhan yang berkembang di lapangan," terangnya.
Dengan ini Komisi VI DPR RI, meyakini bahwa penataan ekosistem maritim dan BUMN membutuhkan sinergi serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini sangat di perlukannya kerja sama lintas sektor demi mewujudkan kemandirian industri maritim serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (upi/we)
