Komisi VII Dorong Program Mitra Pemerintah Harus Lebih Terasa di Masyarakat Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong pentingnya implementasi nyata berbagai program kementerian di daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Menurutnya, provinsi lampung memiliki potensi strategis karena kedekatannya dengan ibu kota.

Saleh mengatakan bahwa posisi Lampung sebagai daerah penyangga Jakarta harus dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap program-program yang dijalankan kementerian mitra Komisi VII, seperti Kementerian Perindustrian, dapat diterapkan langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Program itu ada yang berupa kebijakan dan ada yang berupa kegiatan konkret. Keduanya harus bisa diimplementasikan di daerah agar dampaknya benar-benar dirasakan,” ujarnya kepada Parlementaria usai pertemuan tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dengan jajaran Kemenperin, Kemenpar, Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (23/4/2026).

Selain sektor industri, Saleh juga menyoroti potensi besar pariwisata Lampung. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, jumlah wisatawan domestik di Lampung cukup tinggi, bahkan disebut mampu melampaui beberapa daerah lain, termasuk Bali. Oleh karena itu harus ada keterlibatan aktif Kementerian Pariwisata dalam mengembangkan sektor ini secara lebih serius.

Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian utama. Saleh mencatat bahwa jumlah UMKM di Lampung sangat besar dengan ragam produk yang beragam, seperti industri keripik. Ia menilai Penguatan permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR) harus ditingkatkan agar UMKM semakin berkembang.

“Dukungan permodalan dari bank penyalur KUR sangat penting agar UMKM bisa naik kelas dan memperluas usahanya,” katanya.

Tidak hanya UMKM, Saleh juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pentingnya standarisasi produk melalui Badan Standardisasi Nasional. Menurutnya, produk yang telah memenuhi standar akan lebih mudah dipasarkan dan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

Di kesempatan yang sama, Politisi Fraksi PAN itu juga menyinggung tantangan global, termasuk situasi geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga energi seperti BBM dan gas. Ia menilai pemerintah perlu memperbaiki sistem penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Data penerima subsidi harus diperbarui. Yang berhak harus mendapatkan, dan yang tidak berhak harus dikeluarkan. Itu prinsip keadilan,” tegasnya

Anggota DPR dari Dapil Sumut II ini juga mendorong pemerintah untuk mencari alternatif energi, seperti energi nabati dan listrik, sejalan dengan pengembangan kendaraan listrik yang saat ini mulai marak di Indonesia, masyarakat juga diimbau untuk melakukan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari.

"Dengan langkah tersebut, optimistis ketahanan ekonomi nasional, khususnya di daerah seperti Lampung, dapat semakin kuat di tengah tantangan global yang terus berkembang." Pungkasnya. (afr/rdn)