Komisi VII: Belanja Pariwisata Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan agar belanja anggaran sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, akan tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha dan penyedia layanan pendukung pariwisata.

Pasalnya, sektor pariwisata memiliki karakter berbeda dibanding sektor lain karena selain menggunakan anggaran negara, sektor ini juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

“Penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia,” kata Saleh dalam agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, Komisi VII DPR tidak hanya ingin melihat capaian administratif berupa tingginya realisasi belanja, tetapi juga dampak konkret terhadap peningkatan kualitas sektor pariwisata nasional. Apalagi, jelasnya, setiap penggunaan anggaran perlu memiliki ukuran manfaat yang jelas, terutama dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tetapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu,” ujar politisi Fraksi PAN itu,

Ia pun menekankan pertumbuhan sektor pariwisata seharusnya mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, pedagang, sektor perhotelan, transportasi, hingga masyarakat sekitar destinasi wisata. Oleh karena itu, tegasnya, Kementerian Pariwisata harus mampu menunjukkan korelasi yang jelas antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan di lapangan.

“Di pariwisata ini memang habis duit tapi pada saat yang sama, potensi untuk mengembalikan uang itu untuk kita tuh ada,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Saleh juga menyinggung fenomena meningkatnya wisata belanja wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang memanfaatkan selisih nilai tukar untuk berbelanja di sejumlah daerah di Indonesia. Adanya kondisi tersebut ia mendorong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut demi menggerakan aktivitas ekonomi masyarakat

Tidak hanya itu saja, ia mengingatkan pemerintah tetap perlu memastikan pengembangan sektor pariwisata berjalan seiring dengan penguatan fondasi ekonomi nasional. Selain mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, Saleh berharap program-program Kementerian Pariwisata ke depan mampu menghasilkan manfaat yang lebih terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baginya, sektor pariwisata perlu konsisten dikembangkan sebagai salah satu fondasi penggerak ekonomi yang dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai daerah. Sebagai informasi, Kementerian Pariwisata mencatat devisa sektor pariwisata pada kuartal I tahun 2026 mencapai US$4,05 miliar atau setara Rp68,28 triliun, meningkat 6,30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada kisaran 4,01–5,00 persen, dengan target tahun 2026 sebesar 4,6–4,7 persen. Hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 4,68 juta kunjungan dari target tahunan sebesar 16–17,6 juta wisatawan.

Sektor ini juga tercatat menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja pada 2025, sementara investasi pariwisata telah mencapai Rp25,34 triliun, menunjukkan besarnya potensi sektor tersebut dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. (uc/um)