TNI

53 artikel dengan tag ini

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Politik dan Keamanan2 Agustus 2026

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pertahanan.

2 Agustus 2026

Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan penagihan pajak kepada perusahaan yang masih mangkir, dibanding melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak masyarakat.

25 Juli 2026

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak tidak menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan rasa takut bagi wajib pajak. DPR meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan tersebut serta memastikan pelibatan setiap institusi sesuai tugas dan kewenangannya.

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah untuk mengkaji secara matang dan komprehensif terkait wacana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Ia mengingatkan agar kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru.

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ia pun mempertanyakan alasan kebutuhan pelibatan TNI dalam program tersebut.

Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai sorotan dari DPR RI. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 itu dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara administrasi perpajakan dan tugas institusi pertahanan maupun keamanan.

Langkah Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI Cairkan Suasana, Jangan Ada Gesekan

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Langkah Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI Cairkan Suasana, Jangan Ada Gesekan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menilai kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Sigit bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian, bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto adalah langkah yang tepat dan cermat.

Panja Aset Komisi I Dorong Pembenahan Tata Kelola dan Penertiban Aset TNI

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Panja Aset Komisi I Dorong Pembenahan Tata Kelola dan Penertiban Aset TNI

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mengatakan Panitia Kerja (Panja) Aset TNI Komisi I DPR RI saat ini tengah memfokuskan pengawasan terhadap pengelolaan aset TNI. Hal itu guna memastikan aset negara dikelola secara tertib, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Dukungan Non-Anggaran bagi TNI Harus Tetap Akuntabel dalam Pelaksanaan OMSP

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dukungan Non-Anggaran bagi TNI Harus Tetap Akuntabel dalam Pelaksanaan OMSP

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, mengapresiasi efektivitas pembinaan teritorial dan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dijalankan Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya. Apresiasi tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 163/Wira Satya di Denpasar, Bali, Jumat (26/6/2026).

Jadi Wajah Indonesia di Dunia, Perkuat Kapasitas Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jadi Wajah Indonesia di Dunia, Perkuat Kapasitas Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong penguatan kapasitas dan pembenahan sarana prasarana Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, guna memperkokoh sistem pertahanan wilayah. Langkah strategis ini dinilai penting mengingat posisi Bali sebagai etalase negara sekaligus simpul vital operasi kedirgantaraan nasional.

Kebutuhan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit Jadi PR Utama Korem 163/Wira Satya Bali

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kebutuhan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit Jadi PR Utama Korem 163/Wira Satya Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Daeng Sere, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mendorong peningkatan anggaran bagi Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya, Bali. Hal itu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta peningkatan kesejahteraan prajurit.

Komisi I: Perlu Peningkatan Infrastruktur hingga Penambahan Personel TNI AU di Wilayah Bali

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I: Perlu Peningkatan Infrastruktur hingga Penambahan Personel TNI AU di Wilayah Bali

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi I Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai perlunya peningkatan infrastruktur, kenaikan status pangkalan, serta penambahan personel TNI Angkatan Udara (TNI AU) di wilayah Bali. Langkah strategis tersebut mendesak dilakukan guna menopang tingginya intensitas penugasan pengamanan tamu negara sekaligus mendukung berbagai agenda latihan militer di daerah tersebut.