
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (9/10/2026). |Foto : Andri/mrs
PARLEMENTARIA, Balikpapan- Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menekankan selain menjaga kedaulatan, Kogabwilhan II di Balikpapan juga dihadapkan pada ancaman non-militer yang semakin kompleks di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKİ) II. Hal itu mulai dari penyelundupan narkoba, perdagangan orang, hingga praktik penangkapan ikan ilegal.
Karena itu, Politisi Fraksi PKB itu menekankan posisi ALKI II yang menjadi jalur pelayaran internasional membuat pengawasan harus ekstra ketat.
"Karena kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebobolan, baik itu penyelundupan barang-barang haram seperti narkoba, lalu penyelundupan orang-orang secara ilegal, bahkan mungkin trafficking (dapat saja terjadi),” ungkapnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kobgawilhan) II di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (9/10/2026).
Taufiq menilai, kasus yang berhasil diungkap selama ini belum mencerminkan besarnya ancaman yang sebenarnya. "Walaupun begitu kami meyakini bahwa yang tertangkap itu baru sebagian kecil. Artinya bahwa sesungguhnya ancaman non-militer kita itu sangat besar," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunjungan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono pun mengamini hal yang sama. Ia menyebut Kogabwilhan II yang membawahi matra darat, laut, dan udara memiliki peran sentral, termasuk untuk mencegah narkoba dan perdagangan orang masuk melalui laut.
Namun menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, tugas tersebut tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. "Tentunya ini membutuhkan sinergi yang sangat berat. Tidak bisa hanya diserahkan kepada satu instansi saja, tapi harus berlakon secara bersama-sama dan melibatkan semua pihak," ujarnya.
Karena itu, Komisi I DPR RI mendorong penguatan kerja sama formal antara Kogabwilhan II dengan Bakamla, Polri, KKP, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya, agar penanganan ancaman di wilayah seluas Jawa Tengah hingga Kalimantan Timur bisa dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif.
Diketahui ALKI II adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang merupakan jalur laut resmi untuk pelayaran dan penerbangan internasional yang membelah bagian tengah wilayah kepulauan Indonesia.
Kogabiwilhan II (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II) adalah satuan komando utama operasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.
Adapun markas dan wilayah kerja Kogabwilhan II ini meliputi Markas Komando Kutai Kartanegara / Samboja dan Kalimantan Timur (Desa Amborawang). Serta Wilayah Darat yang meliputi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. (man/rdn)