//
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto saat memimpin Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Mako Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau.|Foto: Dwiki/jk
PARLEMENTARIA, Batam - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyoroti tingginya kompleksitas tantangan pengamanan di wilayah perbatasan laut saat ini. Hal itu mulai dari ancaman penyelundupan transnasional skala besar hingga keterbatasan infrastruktur logistik di pangkalan garis depan.
"Kita tahu bahwa tantangan di lapangan saat ini cukup kompleks, mulai dari penyelundupan transnasional skala besar, kerawanan wilayah perbatasan, hingga keterbatasan infrastruktur dan logistik di pangkalan garis depan seperti Lanal Tarempa dan Lanal Ranai," ujar Anton saat memimpin Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Mako Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).
Untuk mengatasi kerentanan tersebut, ia meminta pemaparan taktis dari pihak TNI Angkatan Laut terkait langkah konkret penguatan postur keamanan. Pemenuhan instrumen pengawasan mutakhir seperti radar pantai (coastal radar) di pulau-pulau terluar hingga efektivitas patroli gabungan dinilai sangat mendesak.
"Kami mengharapkan penjelasan terperinci mengenai sejumlah hal strategis, termasuk sejauh mana efektivitas coordinated patrol lintas batas, serta mendorong kebijakan afirmatif guna menyelesaikan kendala logistik dan pemeliharaan alutsista," tegas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Menanggapi sorotan mengenai celah pengawasan tersebut, Komandan Kodaeral IV Batam, Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, sepakat bahwa posisi strategis Kepulauan Riau menghadirkan ancaman asimetris yang nyata. Ia meyakini respons penegakan hukum yang adaptif mutlak diimplementasikan untuk mengimbangi dinamika lapangan.
"Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan kesiapsiagaan dan kemampuan keamanan maritim yang andal, didukung oleh peningkatan kemampuan deteksi dini, pemantauan wilayah, serta sinergi dan koordinasi antar-lembaga," papar Laksamana Muda Berkat merespons pertanyaan tim kunjungan kerja.
Sebagai informasi tambahan, Kodaeral IV Batam memegang kendali atas teritorial perairan yang beririsan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Karakteristik geografis kepulauan berupa labirin jalur tikus kerap dieksploitasi oleh sindikat transnasional untuk kejahatan multidimensional, mulai dari penyelundupan narkotika, barang ilegal, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Seluruh temuan faktual dan keluhan operasional dari kunjungan kerja ini akan didalami dan dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan pertahanan negara. Hal tersebut diutamakan guna mengoptimalkan dukungan legislasi, anggaran, dan pengawasan yang melekat pada Komisi I DPR RI pada masa persidangan berjalan. (dwk/rdn)
