Penegakan Hukum

17 artikel dengan tag ini

Komisi III Perhatikan Keterbatasan Anggaran Penegakan Hukum di Jawa Timur

Politik dan Keamanan17 September 2026

Komisi III Perhatikan Keterbatasan Anggaran Penegakan Hukum di Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyoroti keterbatasan dukungan anggaran aparat penegak hukum di Jawa Timur. Ia menilai, peningkatan kinerja penegakan hukum perlu diimbangi dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas aparatur.

17 September 2026

Dugaan Pelibatan Anak dalam Promosi Vape, Tegakkan Hukum dengan Tegas

Politik dan Keamanan2 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Dugaan Pelibatan Anak dalam Promosi Vape, Tegakkan Hukum dengan Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara profesional, objektif, dan tuntas dugaan pelibatan anak dalam promosi rokok elektronik (vape) yang saat ini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Menurutnya, anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif.

Penurunan Dana Judi Online Jadi Momentum Perkuat Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penurunan Dana Judi Online Jadi Momentum Perkuat Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengapresiasi penurunan perputaran dana judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2025. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah, mengingat pola kejahatan judi online terus berkembang dan semakin adaptif memanfaatkan ekosistem digital.

Yan Permenas: WNA Pelaku Kejahatan Harus Diproses Pidana, Bukan Sekadar Deportasi

Politik dan Keamanan27 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Yan Permenas: WNA Pelaku Kejahatan Harus Diproses Pidana, Bukan Sekadar Deportasi

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Menurutnya, pelanggaran hukum oleh WNA tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme deportasi, tetapi juga harus diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum nasional agar memberikan efek jera.

Tegakkan Hukum Secara Tegas, Tolak Provokasi SARA, dan Jaga Persatuan Bangsa!

Politik dan Keamanan27 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tegakkan Hukum Secara Tegas, Tolak Provokasi SARA, dan Jaga Persatuan Bangsa!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa bentrokan yang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepolisian, aparat telah mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam tindak penganiayaan dan proses penyidikan masih terus berlangsung.

Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, proporsionalitas, serta pemisahan fungsi kelembagaan yang jelas (diferensiasi fungsi) antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas sesuai prinsip due process of law.

Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan dinamika internal yang terjadi di institusi penegak hukum tidak mengganggu pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah tersebut tetap berjalan baik sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara optimal.

Keterbatasan Sarpras dan Anggaran Tidak Menurunkan Dedikasi APH di Kalimantan Utara

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Keterbatasan Sarpras dan Anggaran Tidak Menurunkan Dedikasi APH di Kalimantan Utara

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Utara yang dinilai tetap profesional dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta personel. Komisi III juga menilai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah tersebut berjalan baik dan tidak menghambat proses penegakan hukum.

Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perkara BBM Way Kanan

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perkara BBM Way Kanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Polres Way Kanan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Kabupaten Way Kanan.

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan dua pamannya. Ia pun mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk memberi sanksi tegas bagi para pelaku dan memastikan tak ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus ini.

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut orientasi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan pelaku semata. Abdullah mengatakan penegakan hukum harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh sejak laporan pertama diterima hingga proses persidangan dan pemulihan selesai. Hal ini disampaikannya, merespon atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan 2 pamannya.

Aparat Harus Petakan Kelompok Berisiko Cegah Berulangnya Kasus Pengerokan Siswa di DIY Hingga Tewas

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Aparat Harus Petakan Kelompok Berisiko Cegah Berulangnya Kasus Pengerokan Siswa di DIY Hingga Tewas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyoroti insiden tewasnya seorang pelajar SMA di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelajar tersebut tewas akibat dikeroyok kelompok remaja.