Penegakan Hukum

6 artikel dengan tag ini

Aparat Harus Petakan Kelompok Berisiko Cegah Berulangnya Kasus Pengerokan Siswa di DIY Hingga Tewas

Politik dan Keamanan25 April 2026

Aparat Harus Petakan Kelompok Berisiko Cegah Berulangnya Kasus Pengerokan Siswa di DIY Hingga Tewas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyoroti insiden tewasnya seorang pelajar SMA di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelajar tersebut tewas akibat dikeroyok kelompok remaja.

25 April 2026

Polda NTT Butuhkan Perbaikan Sarpras Hadapi Beratnya Medan dan Minimnya Fasilitas

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Polda NTT Butuhkan Perbaikan Sarpras Hadapi Beratnya Medan dan Minimnya Fasilitas

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menyoroti minimnya dukungan sarana dan prasarana (sarpras) bagi aparat kepolisian yang bertugas di wilayah pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini menjadi salah satu catatan penting usai Komisi III menggelar pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT.

Penegakan Hukum di NTT Harus Adil Tanpa Tebang Pilih

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Penegakan Hukum di NTT Harus Adil Tanpa Tebang Pilih

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menggelar pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT. Pertemuan tersebut membahas evaluasi dan penanganan sejumlah isu penegakan hukum yang kini tengah menjadi sorotan publik di wilayah NTT.

Rudianto Lallo Soroti Keterbatasan Anggaran dan Disiplin Aparat dalam Penegakan Hukum di NTB

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Rudianto Lallo Soroti Keterbatasan Anggaran dan Disiplin Aparat dalam Penegakan Hukum di NTB

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari keterbatasan anggaran hingga masih ditemukannya aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak kejahatan. Baginya, salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah keterbatasan anggaran di masing-masing institusi penegak hukum.

Martin Daniel Tumbeleka Tekankan Penindakan Tegas dan Publikasi Penegakan Hukum di Bali

Politik dan Keamanan11 April 2026

Politik dan Keamanan

Martin Daniel Tumbeleka Tekankan Penindakan Tegas dan Publikasi Penegakan Hukum di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbeleka, menegaskan perlunya langkah tegas aparat untuk menangani pelanggaran hukum di Bali, khususnya yang melibatkan warga negara asing (WNA). Pun, ia menyatakan bahwa Bali menjadi pusat perhatian nasional dan internasional sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara serius.

Konflik Lahan Cot Girek Memanas, Komisi III DPR Minta Proses Hukum Ditangguhkan

Politik dan Keamanan11 April 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Lahan Cot Girek Memanas, Komisi III DPR Minta Proses Hukum Ditangguhkan

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfathbmenerima aduan terkait konflik sengketa pertanahan di wilayah Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, di Kantor Polda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (10/4/2026). Aduan tersebut disampaikan secara langsung oleh PT Perkebunan Nusantara IV serta Tim Konsorsium Pembaruan Agraria yang diwakili Rony Septian.