Komisi I Dukung Infrastruktur Digital di Jawa Timur Jadi Katalisator Ekonomi Lokal

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Jawa Timur agar tidak berhenti pada penyediaan konektivitas. Namun, juga mampu menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan 3T.

Hal ini disampaikan Dave saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama BAKTI Kemenkomdigi RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Dave menyoroti masih adanya kesenjangan digital antara kawasan perkotaan seperti Surabaya dan Gerbangkertosusila dengan wilayah kepulauan dan 3T, seperti Bawean, Madura, dan Masalembu. Diketahui, Gerbangkertosusila merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek.

Nama Gerbangkertosusila adalah gabungan dari en daerah yang meliputi Gresik, Bangkalan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

Diketahui, wilayah perkotaan telah memiliki adopsi internet di atas 90 persen berbasis serat optik, sementara sejumlah wilayah kepulauan masih bergantung pada satelit dan BTS konvensional yang rentan terhadap cuaca ekstrem. 

Karena itu, menurut Dave, pembangunan konektivitas perlu diikuti intervensi pada sisi hilir melalui sinergi antara BAKTI Kemenkomdigi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Infrastruktur konektivitas BAKTI wajib diiringi intervensi hilir melalui sinergi pendampingan digital bersama Pemda. Hal ini mencakup pelatihan literasi digital di wilayah 3T dan kepulauan, serta integrasi akses internet dengan pemberdayaan ekonomi lokal seperti digitalisasi koperasi nelayan dan UMKM pesisir untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan," ungkap Dave saat membuka agenda tersebut.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menilai ekosistem digital Jawa Timur membutuhkan intervensi afirmatif untuk mengatasi kesenjangan bandwidth sekaligus memperkuat keamanan siber publik. Penguatan keamanan tersebut, menurutnya, perlu dilakukan bersama BSSN dengan pendekatan zero-trust architecture.

Selain itu, ia mendorong peningkatan efisiensi operasional BAKTI di wilayah kepulauan melalui pengetatan Service Level Agreement (SLA) dan evaluasi secara real-time guna menekan biaya logistik. Ke depan, dirinya menekankan agar keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak hanya diukur dari tersedianya akses internet.

Sebab, baginya, indikator keberhasilan perlu diarahkan pada dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat, termasuk melalui peningkatan kapasitas ekonomi lokal.

“Fokus pembangunan infrastruktur harus bertransformasi menjadi katalisator ekonomi lokal yang diukur melalui KPI peningkatan produktivitas riil masyarakat," tandasnya.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah Sudarmanto menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur digital menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus mempercepat pemerataan transformasi digital. Pasalnya, pengembangan infrastruktur dan layanan digital perlu terus diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“(Setiap masukan dari Komisi I) ini kami catat untuk menjadi basis penguatan konektivitas nasional dan percepatan pemerataan transformasi,” tandasnya. (um/rdn)