//
Kunjungi BAKTI Komdigi Semarang, Komisi I Dorong Konektivitas Digital Berkelanjutan
Diterbitkan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono bersama anggota lainnya saat Kunjungan Kerja Spesifik di BAKTI Semarang. |Foto: Whafir/sai
PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi memastikan pembangunan infrastruktur konektivitas digital di Jawa Tengah tidak hanya mengatasi wilayah blank spot, tetapi juga dapat beroperasi secara berkelanjutan.
“Intinya tidak boleh ada daerah yang blank spot di Jawa Tengah. Tidak cuma itu, BAKTI juga harus memastikan keberlanjutannya bagaimana,” ujar Anton kepada Parlementaria saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke BAKTI Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, keberlanjutan layanan perlu diperhatikan sejak pembangunan hingga pengoperasian infrastruktur. Menurutnya, keberadaan Base Transceiver Station (BTS) tidak akan optimal apabila tidak didukung ketersediaan listrik maupun sumber daya manusia.
“Percuma ada BTS tapi tidak ada listriknya,” katanya.
Karena itu, Anton menyebut perlunya cost sharing antara BAKTI dan pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan infrastruktur digital. Pemerintah daerah, menurutnya, dapat berperan dalam penyediaan lahan, dukungan listrik, hingga sumber daya manusia.
Selain memastikan keberlanjutan layanan, Komisi I juga akan mengukur dampak pembangunan konektivitas digital terhadap perekonomian masyarakat di Jawa Tengah. Anton mencontohkan pemanfaatan internet oleh pelaku usaha melalui platform digital.
“Sekarang cukup buka Tokopedia, kita bisa punya toko 24 jam buka. Tapi kalau tidak ada internetnya, blank spot, bagaimana kita mau jualan,” jelasnya.
Terkait gangguan layanan atau downtime akibat persoalan listrik maupun pemeliharaan, Anton mengatakan penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, solusi dapat menggunakan teknologi yang tersedia, termasuk satelit maupun fiber optik.
“Intinya jangan sampai terlalu lama masyarakat tidak ada sinyal,” tegasnya.
Dalam aspek pengawasan, Anton mengatakan Komisi I juga meminta adanya akses terhadap dashboard yang dapat menunjukkan kondisi jaringan secara real time. Hal tersebut diperlukan agar titik-titik yang mengalami gangguan, penurunan kualitas layanan, maupun blank spot dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Kami bisa memantau daerah mana saja yang down, atau lemot, atau bahkan blank spot. Kami punya datanya real time,” pungkasnya. (whp/rdn)
