Nelayan

7 artikel dengan tag ini

Riyono: Harga BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Harus Diiringi Jaminan Stok dan Distribusi

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Riyono: Harga BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Harus Diiringi Jaminan Stok dan Distribusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi kebijakan penetapan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan terhadap nelayan yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional melaut.

15 Juli 2026

Tak Hanya Kejar Produksi, Ellen Pelealu Minta KKP Prioritaskan Keselamatan Nelayan

Industri dan Pembangunan12 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Hanya Kejar Produksi, Ellen Pelealu Minta KKP Prioritaskan Keselamatan Nelayan

PARLEMENTARIA, Bantul – Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu menilai upaya mewujudkan swasembada pangan di sektor kelautan harus dibarengi dengan perlindungan terhadap nelayan dan dukungan yang lebih menyeluruh bagi pembudidaya. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Focus Group Discussion Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026).

Komisi V Minta Pembangunan Pesisir Utara Jakarta Utamakan Lingkungan dan Kepentingan Nelayan

Industri dan Pembangunan11 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Minta Pembangunan Pesisir Utara Jakarta Utamakan Lingkungan dan Kepentingan Nelayan

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi V DPR RI menekankan agar pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Penegasan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (10/7/2026).

Naikan Pagu KKP, Titiek Soeharto: Nelayan hingga Budidaya Ikan Harus Jadi Prioritas

Industri dan Pembangunan5 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Naikan Pagu KKP, Titiek Soeharto: Nelayan hingga Budidaya Ikan Harus Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengungkapkan Komisi IV telah menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2027 sebesar Rp15,6 triliun, naik dari Rp13 triliun pada tahun anggaran 2026. Pernyataan itu disampaikan Titiek dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan Perikanan, Kamis (2/7/2026).

Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027

Industri dan Pembangunan11 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyatakan dukungannya terhadap usulan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2027, termasuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun. Namun demikian, ia memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional.

Riyono Kawal Pembebasan Enam Nelayan Kepri yang Ditahan Polisi Maritim Malaysia

Industri dan Pembangunan7 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Riyono Kawal Pembebasan Enam Nelayan Kepri yang Ditahan Polisi Maritim Malaysia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan dua kapal nelayan tradisional asal Kepulauan Riau oleh aparat maritim Malaysia di wilayah Johor. Saat ini, enam warga negara Indonesia yang berada di atas kedua kapal tersebut masih menjalani proses penahanan.

Panja Benih Lobster Perjuangkan Kesejahteraan Nelayan

Industri dan Pembangunan20 April 2026

Industri dan Pembangunan

Panja Benih Lobster Perjuangkan Kesejahteraan Nelayan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Melati mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) sebagai langkah konkret menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor kelautan. Khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.