//
Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). |Foto: Runi/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyatakan dukungannya terhadap usulan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2027, termasuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun. Namun demikian, ia memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional.
Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Rokhmin mengapresiasi capaian ekspor perikanan Indonesia yang menurutnya mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2025. “Dari penelusuran data kami, ternyata ekspor tertinggi tercapai pada 2025. Selamat Pak Menteri, itu sepanjang sejarah,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah kondisi nelayan kapal di atas 30 Gross Ton (GT) di wilayah Pantura yang disebut telah menganggur selama lebih dari empat bulan akibat tingginya harga bahan bakar minyak (BBM).
Rokhmin mendorong KKP berkoordinasi dengan kementerian terkait agar tersedia skema harga khusus BBM non-subsidi bagi nelayan. Menurutnya, kenaikan harga BBM hingga mencapai Rp30 ribu per liter membuat banyak nelayan tidak mampu melaut karena biaya operasional yang terlalu tinggi.
Selain itu, ia juga menyoroti masih maraknya praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Ia meminta pengadaan kapal ikan modern yang berasal dari skema pinjaman luar negeri diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah yang selama ini rentan terhadap pencurian ikan oleh kapal asing.
“Jangan menggelontorkan kapal justru ke daerah yang sudah overfishing. Kapal modern harus ditempatkan di wilayah yang selama ini dicuri oleh nelayan asing,” tegasnya.
Di bidang budidaya, Rokhmin menilai persoalan tingginya harga pakan masih menjadi hambatan utama daya saing udang nasional. Ia mengungkapkan ketergantungan terhadap impor bahan baku pakan, khususnya fish meal, membuat biaya produksi Indonesia lebih tinggi dibanding negara pesaing seperti Thailand, India, dan Vietnam.
Karena itu, ia mendorong KKP memperkuat industri pakan dalam negeri sekaligus memberikan perhatian lebih besar kepada komoditas rumput laut yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara cepat. “Rumput laut hanya 40 hari sudah panen, modalnya murah, dan bisa dikerjakan oleh masyarakat secara luas. Ini komoditas yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Rokhmin juga mengingatkan agar program tambak percontohan (modeling) yang dikembangkan pemerintah tidak mengabaikan tambak rakyat yang menurutnya masih mendominasi produksi nasional. Ia meminta berbagai regulasi dan perizinan yang dinilai memberatkan pelaku usaha budidaya dapat dievaluasi kembali guna meningkatkan daya saing sektor tersebut.
Di sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meskipun nilai ekspor terus meningkat, Indonesia disebut baru berada di peringkat ke-10 dunia sebagai eksportir produk perikanan.
Menurutnya, rendahnya kemampuan hilirisasi dan keterbatasan akses sertifikasi ekspor menjadi faktor yang menyebabkan sebagian besar produksi perikanan nasional belum mampu memberikan nilai tambah optimal.
Rokhmin juga menyoroti potensi ekonomi biru (blue economy), termasuk pemanfaatan blue carbon, blue bond, hingga industri bioteknologi kelautan yang menurut sejumlah penelitian memiliki nilai ekonomi sangat besar. Ia mendorong KKP agar tidak hanya fokus pada komoditas konvensional, tetapi juga mengembangkan sektor farmasi, pangan fungsional, biomaterial, dan bioenergi berbasis sumber daya laut.
Menutup pandangannya, Rokhmin meminta peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh perikanan serta memperkuat kolaborasi antara KKP dan BRIN agar kebutuhan riset dan inovasi sektor kelautan dan perikanan dapat terhubung secara lebih efektif dengan kebutuhan pembangunan di lapangan. (bit/aha)
