E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi III|Komisi VI|BAM|Pansus|RUU Perampasan Aset|AI|artifical intelligence|Koperasi Merah Putih|RUU Daerah Kepulauan|KDKMP|Mercy Chriesty Barends|Khilmi|Ahmad Heryawan
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 72%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi III|Komisi VI|BAM|Pansus|RUU Perampasan Aset|AI|artifical intelligence|Koperasi Merah Putih|RUU Daerah Kepulauan|KDKMP|Mercy Chriesty Barends|Khilmi|Ahmad Heryawan
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 72%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Ekspor

33 artikel dengan tag ini

Soroti Harga Komoditas, Anggia Erma: Kita Punya Barang, Negara Lain Tentukan Harga
Soroti Harga Komoditas, Anggia Erma: Kita Punya Barang, Negara Lain Tentukan Harga
Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026
Soroti Harga Komoditas, Anggia Erma: Kita Punya Barang, Negara Lain Tentukan Harga
Industri dan Pembangunan
Soroti Harga Komoditas, Anggia Erma: Kita Punya Barang, Negara Lain Tentukan Harga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menilai Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dalam menentukan harga komoditas ekspor. Hal itu disampaikannya menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027 yang menekankan pentingnya Indonesia mampu menentukan harga komoditasnya sendiri.

19 Agustus 2026
Ekspor Satu Pintu Dibidik Tutup Celah Permainan Nilai Barang
Ekspor Satu Pintu Dibidik Tutup Celah Permainan Nilai Barang
Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026
Ekspor Satu Pintu Dibidik Tutup Celah Permainan Nilai Barang
Industri dan Pembangunan
Ekspor Satu Pintu Dibidik Tutup Celah Permainan Nilai Barang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI mendukung penerapan kebijakan ekspor satu pintu sebagai langkah memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus menutup celah praktik under invoicing. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menilai sistem tersebut dapat memastikan nilai transaksi ekspor yang dilaporkan sesuai dengan nilai sebenarnya.

Riyono “Caping” Dorong Penguatan UMKM Perikanan Berorientasi Ekspor
Riyono “Caping” Dorong Penguatan UMKM Perikanan Berorientasi Ekspor
Industri dan Pembangunan10 Agustus 2026
Riyono “Caping” Dorong Penguatan UMKM Perikanan Berorientasi Ekspor
Industri dan Pembangunan
Riyono “Caping” Dorong Penguatan UMKM Perikanan Berorientasi Ekspor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono mendorong penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis perikanan di Kabupaten Ngawi. Pasalnya, Ia menilai potensi sektor perikanan, baik budidaya maupun tangkap berbasis waduk, di Dapilnya tersebut masih dapat dikembangkan. sehingga tidak berlebihan jika kemudian pihaknya menggelar pelatihan bagi UMKM setempat.

Robert Kardinal: Layanan Karantina Cepat Jadi Penentu Kelancaran Ekspor-Impor
Robert Kardinal: Layanan Karantina Cepat Jadi Penentu Kelancaran Ekspor-Impor
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Robert Kardinal: Layanan Karantina Cepat Jadi Penentu Kelancaran Ekspor-Impor
Industri dan Pembangunan
Robert Kardinal: Layanan Karantina Cepat Jadi Penentu Kelancaran Ekspor-Impor

PARLEMENTARIA, Batam — Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal menilai kecepatan pelayanan Badan Karantina Indonesia (Barantin) menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran arus ekspor dan impor di Indonesia. Karena itu, ia menyoroti perlunya penguatan fasilitas, modernisasi peralatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar pelayanan karantina semakin efektif tanpa mengurangi ketatnya pengawasan.

Indonesia Timur Berhak Akses Mudah Pembiayaan Ekspor dan Program Desa Devisa
Indonesia Timur Berhak Akses Mudah Pembiayaan Ekspor dan Program Desa Devisa
Ekonomi dan Keuangan23 Juli 2026
Indonesia Timur Berhak Akses Mudah Pembiayaan Ekspor dan Program Desa Devisa
Ekonomi dan Keuangan
Indonesia Timur Berhak Akses Mudah Pembiayaan Ekspor dan Program Desa Devisa

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memperluas jangkauan pembiayaan dan pendampingan hingga kawasan Indonesia Timur. Baginya, pemerataan akses terhadap pembiayaan dan pengembangan ekspor menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan pembangunan nasional.

Diplomasi Parlemen BKSAP Fokus Atasi Hambatan Ekspor, Perkuat Nilai Strategis RI
Diplomasi Parlemen BKSAP Fokus Atasi Hambatan Ekspor, Perkuat Nilai Strategis RI
Politik dan Keamanan21 Juli 2026
Diplomasi Parlemen BKSAP Fokus Atasi Hambatan Ekspor, Perkuat Nilai Strategis RI
Politik dan Keamanan
Diplomasi Parlemen BKSAP Fokus Atasi Hambatan Ekspor, Perkuat Nilai Strategis RI

PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Diplomasi Parlemen untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (DPPI), Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa Panja DPPI akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih menghalangi produk Indonesia menembus pasar global. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panja DPPI BKSAP DPR RI ke Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Senin (20/7/2026).

Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM
Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM
Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026
Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM
Kesejahteraan Rakyat
Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menilai optimalisasi regulasi ekspor dan impor pangan serta obat-obatan perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan BPOM. Ia mengatakan, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan hingga ke daerah.

Eddy Soeparno Ingatkan Ekspor Listrik Jangan Rugikan Indonesia
Eddy Soeparno Ingatkan Ekspor Listrik Jangan Rugikan Indonesia
Industri dan Pembangunan7 Juli 2026
Eddy Soeparno Ingatkan Ekspor Listrik Jangan Rugikan Indonesia
Industri dan Pembangunan
Eddy Soeparno Ingatkan Ekspor Listrik Jangan Rugikan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan agar rencana ekspor listrik energi terbarukan ke Singapura tetap mengutamakan kepentingan nasional dengan memastikan kebutuhan listrik dalam negeri terpenuhi serta memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting agar kerja sama internasional tidak hanya membuka peluang ekspor, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri hijau dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Sertifikasi Berlapis Dinilai Menghambat Ekspor, Legislator Dorong Integrasi Layanan Karantina
Sertifikasi Berlapis Dinilai Menghambat Ekspor, Legislator Dorong Integrasi Layanan Karantina
Industri dan Pembangunan5 Juli 2026
Sertifikasi Berlapis Dinilai Menghambat Ekspor, Legislator Dorong Integrasi Layanan Karantina
Industri dan Pembangunan
Sertifikasi Berlapis Dinilai Menghambat Ekspor, Legislator Dorong Integrasi Layanan Karantina

PARLEMENTARIA, Samarinda – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendorong pemerintah mempercepat integrasi layanan karantina agar pelaku usaha tidak lagi dibebani prosedur yang berbelit dan tumpang tindih. Penyederhanaan regulasi dinilai penting untuk memperkuat daya saing komoditas nasional sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini masih menjadi keluhan para eksportir.

Firman Soebagyo: Ekspor CPO Satu Pintu Perkuat Pengawasan dan Tambah Penerimaan Negara
Firman Soebagyo: Ekspor CPO Satu Pintu Perkuat Pengawasan dan Tambah Penerimaan Negara
Industri dan Pembangunan2 Juli 2026
Firman Soebagyo: Ekspor CPO Satu Pintu Perkuat Pengawasan dan Tambah Penerimaan Negara
Industri dan Pembangunan
Firman Soebagyo: Ekspor CPO Satu Pintu Perkuat Pengawasan dan Tambah Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung kebijakan pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk minyak sawit mentah (CPO). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat pengawasan ekspor, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri.

Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional
Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional
Industri dan Pembangunan
Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis harus menjadi instrumen penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pengelolaan ekspor dan peningkatan devisa negara, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Industri dan Pembangunan
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam (SDA) strategis tidak hanya berorientasi pada pengelolaan devisa dan optimalisasi penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi nasional.

1 / 3Halaman 1 dari 3Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1139)
  • Industri dan Pembangunan(3844)
  • Isu Lainnya(1067)
  • Kesejahteraan Rakyat(3857)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4701)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

19 Agustus 2026
10 Agustus 2026
24 Juli 2026
23 Juli 2026
21 Juli 2026
15 Juli 2026
7 Juli 2026
5 Juli 2026
2 Juli 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi III|Komisi VI|BAM|Pansus|RUU Perampasan Aset|AI|artifical intelligence|Koperasi Merah Putih|RUU Daerah Kepulauan|KDKMP|Mercy Chriesty Barends|Khilmi|Ahmad Heryawan
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 72%
Angin: 5 km/h