//
Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta pelaku UMKM di Kabupaten Badung, Bali.|Foto: Saum/Mahendra
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memperluas jangkauan pembiayaan dan pendampingan hingga kawasan Indonesia Timur. Baginya, pemerataan akses terhadap pembiayaan dan pengembangan ekspor menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan pembangunan nasional.
Berdasarkan pengamatannya, masih terdapat pekerjaan rumah terkait pemerataan program pembiayaan dan pengembangan ekspor, terutama bagi daerah di Indonesia Timur.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mendorong agar bahan paparan yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI lebih komprehensif.
Di sisi lain, ia menyoroti data sebaran pembiayaan PT SMI yang dinilainya belum menunjukkan pemerataan antarwilayah. Sebab itu, ia meminta agar melaksanakan evaluasi, apakah masih terdapat kendala komunikasi, sosialisasi, atau faktor lain yang menyebabkan sejumlah pemerintah daerah belum memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.
Selain itu, ia mengaku prihatin setelah melihat peta persebaran Desa Devisa yang dinilainya belum menjangkau wilayah Indonesia Timur. "Masyarakat di Indonesia Timur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pembiayaan, pendampingan, dan kesempatan mengembangkan potensi ekspor daerah sebagaimana wilayah lainnya," tegas Hillary dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta pelaku UMKM di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (23/7/2026).
Sebab, banyak komoditas unggulan dari Sulawesi, Maluku, hingga Papua yang memiliki potensi ekspor, namun belum memperoleh dukungan yang memadai melalui program Desa Devisa maupun pembiayaan ekspor. Ia berharap LPEI menyusun langkah yang lebih konkret untuk memperluas jangkauan program ke kawasan timur Indonesia, termasuk memperkuat sosialisasi, pendampingan, serta identifikasi potensi ekspor di daerah.
Hillary pun menawarkan dukungan dari anggota Komisi XI DPR RI untuk membantu menjembatani koordinasi dengan pemerintah daerah apabila diperlukan. "Kalau memang membutuhkan dukungan untuk mengidentifikasi potensi di daerah, manfaatkan kami sebagai anggota dewan. Jangan sampai Indonesia Timur terus kosong dari program-program strategis pemerintah," ujarnya.
Tidak henti, ia pun mengingatkan pentingnya kesiapan LPEI, PT SMI, dan Kementerian Keuangan menghadapi perubahan dinamika perdagangan global. Pasalnya, tekannya, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pembiayaan tetap memiliki daya tahan menghadapi perubahan regulasi ekspor maupun fluktuasi pasar komoditas internasional.
Ia menilai langkah-langkah antisipatif tersebut diperlukan agar pembiayaan yang diberikan benar-benar mampu menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperkuat daya saing ekspor nasional. Menutup pernyataannya, melalui fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI akan terus mendorong agar seluruh instrumen pembiayaan pemerintah dapat diakses secara lebih merata oleh seluruh daerah sehingga manfaat pembangunan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. (um/aha)
