E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|RAPBN 2027|RUU Migas|Gempa|NTT|NTB|hakim agung|hakim adhoc|Pendidikan|energi|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Sebagian Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 84%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|RAPBN 2027|RUU Migas|Gempa|NTT|NTB|hakim agung|hakim adhoc|Pendidikan|energi|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Sebagian Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 84%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Papua

10 artikel dengan tag ini

Tonny Tesar Siap Perjuangkan Putra Daerah Penuhi Kebutuhan SDM Kementerian di Papua
Tonny Tesar Siap Perjuangkan Putra Daerah Penuhi Kebutuhan SDM Kementerian di Papua
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Tonny Tesar Siap Perjuangkan Putra Daerah Penuhi Kebutuhan SDM Kementerian di Papua
Politik dan Keamanan
Tonny Tesar Siap Perjuangkan Putra Daerah Penuhi Kebutuhan SDM Kementerian di Papua

PARLEMENTARIA, Mimika  – Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar meminta kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta lembaga mitra di Papua disusun berdasarkan analisis jabatan yang jelas.  Adanya usulan penambahan pegawai, terangnya, tidak cukup hanya berdasarkan pemindahan ASN dari pemerintah daerah, akan tetapi juga harus benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan.

27 Juli 2026
Marinus Gea: Program Kopdes Merah Putih Harus Menjawab Kondisi Riil Papua
Marinus Gea: Program Kopdes Merah Putih Harus Menjawab Kondisi Riil Papua
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Marinus Gea: Program Kopdes Merah Putih Harus Menjawab Kondisi Riil Papua
Politik dan Keamanan
Marinus Gea: Program Kopdes Merah Putih Harus Menjawab Kondisi Riil Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah mengevaluasi implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Menurutnya, program nasional tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, tingkat ekonomi, serta daya beli masyarakat agar benar-benar memberikan manfaat.

Muslim Ayub Dorong Seluruh Lapas di Papua Miliki Dokter Tetap
Muslim Ayub Dorong Seluruh Lapas di Papua Miliki Dokter Tetap
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Muslim Ayub Dorong Seluruh Lapas di Papua Miliki Dokter Tetap
Politik dan Keamanan
Muslim Ayub Dorong Seluruh Lapas di Papua Miliki Dokter Tetap

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendorong pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Papua. Pasalnya, setiap lapas idealnya memiliki sedikitnya satu dokter tetap untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat berjalan optimal.

27 Juli 2026
Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!
Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!
Politik dan Keamanan
Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyamakan persepsi, data, serta pembagian tugas dalam menangani persoalan HAM di Papua. Menurutnya, tumpang tindih kewenangan justru membuat penyelesaian berbagai persoalan HAM berjalan lambat dan membingungkan.

Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua
Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua. Meski layanan bantuan hukum telah berkembang, ujarnya, masyarakat di wilayah adat dan daerah terpencil masih kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum.

Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua
Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua
Politik dan Keamanan
Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Franky Sibarani mendorong pembentukan tim terpadu nasional untuk menangani pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua. Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah pengungsi internal yang kini telah mencapai lebih dari 100 ribu orang, berdasarkan data pemantauan Komnas HAM selama semester I 2026.

Ratna Juwita Pertanyakan Efektivitas Program Sosial Freeport bagi Kesejahteraan Kolektif Papua
Ratna Juwita Pertanyakan Efektivitas Program Sosial Freeport bagi Kesejahteraan Kolektif Papua
Industri dan Pembangunan14 Juli 2026
Ratna Juwita Pertanyakan Efektivitas Program Sosial Freeport bagi Kesejahteraan Kolektif Papua
Industri dan Pembangunan
Ratna Juwita Pertanyakan Efektivitas Program Sosial Freeport bagi Kesejahteraan Kolektif Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mempertanyakan efektivitas program sosial PT Freeport Indonesia yang disebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara kolektif meski telah berjalan puluhan tahun. Pernyataan itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat
Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat
Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026
Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat
Ekonomi dan Keuangan
Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor keamanan di Papua. Hal ini ia sampaikan saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026)

Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi
Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi
Politik dan Keamanan19 Mei 2026
Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi
Politik dan Keamanan
Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mengendalikan arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Papua Pegunungan, guna mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi di media sosial. Pasalnya, pengelolaan informasi yang terpusat dan berimbang sangat penting agar situasi tidak semakin memanas dan berkembang menjadi ancaman terhadap persatuan nasional.

Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal
Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal
Politik dan Keamanan19 Mei 2026
Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal
Politik dan Keamanan
Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong penyelesaian konflik antarsuku yang terjadi di Wamena, Papua Pegunungan, melalui pendekatan mediasi dan pemanfaatan mekanisme kearifan lokal. Menurutnya, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk meredam konflik agar tidak meluas dan menimbulkan lebih banyak korban.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1075)
  • Industri dan Pembangunan(3747)
  • Isu Lainnya(1060)
  • Kesejahteraan Rakyat(3728)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4613)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
14 Juli 2026
23 Juni 2026
19 Mei 2026
19 Mei 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|RAPBN 2027|RUU Migas|Gempa|NTT|NTB|hakim agung|hakim adhoc|Pendidikan|energi|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Sebagian Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 84%
Angin: 5 km/h